MataPapua, Sorong - Uang selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Selain sensitif, uang juga mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat dan negara. Keputusan terkait efisiensi anggaran sering kali memicu perdebatan, karena menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Efisiensi memang diperlukan untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal tetapi harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip keuangan lainnya, keadilan, efektivitas, transparansi dan akuntabel.
Saat ini, melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, Indonesia sedang menggalangkan efisiensi anggaran guna mengoptimalkan penggunaan keuangan. negara untuk hasil maksimal, mengurangi pemborosan dana dan meningkatkan pelayanan publik.
Terlepas pro dan kontra efisiensi anggaran yang dilakukan, perlunya kita mengetahui prinsip efisiensi untuk memahami apakah pemotongan anggaran yang dilakukan Pemerintah sudah tepat sasaran atau tidak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keuangan yang lain.
Efisiensi dalam keuangan merujuk pada kemampuan untuk memaksimalkan hasil dengan menggunakan biaya yang minimal. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal tanpa adanya pemborosan dana. Efisiensi anggaran yang baik tidak hanya berfokus pada pengurangan biaya, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan tanpa merugikan pihak lain.
Lantas, bagaimana efisiensi dilaksanakan sehingga tidak mengabaikan prinsip keuangan yang lain. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan:
1. Perhitungan yang jelas dan realistis
Efisiensi harus didasarkan pada data yang akurat dan realistis. Pengelolaan anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan riil dari masyarakat tanpa mengorbankan sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, analisis yang mendalam dan berbasis data diperlukan untuk menentukan pos-pos anggaran yang dapat dipangkas tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
2. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip yang harus dipegang dalam pengelolaan anggaran. Semua pihak, termasuk masyarakat, harus dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan anggaran untuk memastikan kejelasan dan membangun kepercayaan publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana dan menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah.
3. Penghapusan pemborosan
Pemangkasan anggaran harus difokuskan pada pengeluaran yang tidak perlu dan tidak efektif, bukan pada aspek-aspek yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pengeluaran untuk perjalanan dinas yang berlebihan atau pengadaan barang yang tidak mendesak dapat dikurangi. Dengan menghilangkan pemborosan, anggaran dapat dialokasikan untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
4. Integrasi teknologi
Pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Misalnya, dengan melakukan digitalisasi administrasi. Digitalisasi proses administrasi pemerintahan dapat mengurangi anggaran alat tulis kantor (ATK) dan meningkatkan efisiensi. Dengan menerapkan sistem manajemen dokumen elektronik dan platform digital untuk layanan publik, pemerintah dapat mengurangi biaya pengelolaan dokumen fisik dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai penggunaan anggaran.
5. Integrasi prinsip-prinsip keuangan
Integrasi prinsip-prinsip keuangan keadilan, efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabel dapat dilihat dalam penerapan praktik tata kelola yang baik. Penerapan efisiensi seharusnya tidak menutupi prinsip-prinsip ini, melainkan harus melengkapinya. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa efisiensi dipertahankan sambil menjunjung tinggi integritas semua prinsip keuangan, yang mengarah pada peningkatan kinerja secara keseluruhan.
6. Evaluasi berkala
Kebijakan efisiensi harus dievaluasi secara rutin untuk memastikan bahwa dampaknya tetap positif dan tidak menimbulkan masalah baru. Proses evaluasi ini harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan masukan yang konstruktif. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran.
Prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran penting untuk dilakukan, tetapi tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip keuangan lainnya. Keputusan efisiensi harus adil, efektif, transparan, akuntabel, serta fleksibel agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan efisiensi yang diambil tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh bukan sebagian kelompok atau golongan tertentu.
Penulis: Akhmad Irfan, Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
