MataPapua, Kota Sorong – Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga awal 2025, tingkat kepesertaan JKN telah mencapai lebih dari 98% penduduk Indonesia. Capaian ini menandakan bahwa Universal Health Coverage (UHC) dari aspek kepesertaan hampir sepenuhnya terpenuhi. Namun, sebagaimana standar World Health Organization (WHO), UHC tidak hanya dilihat dari jumlah peserta terdaftar, melainkan juga dari akses dan kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, Kamis (11/12).
Menurut WHO, jaminan kesehatan semesta adalah kondisi ketika setiap orang dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami kesulitan keuangan. BPJS Kesehatan menegaskan bahwa definisi tersebut sejalan dengan visi lembaga dalam mewujudkan layanan yang merata, mudah, dan berkualitas bagi seluruh penduduk Indonesia.
“Cakupan kepesertaan 98% adalah pencapaian besar, tetapi itu baru satu aspek UHC. Yang tidak kalah penting adalah memastikan peserta benar-benar mendapatkan layanan kesehatan berkualitas, mudah diakses, dan tanpa hambatan biaya. Itulah komitmen BPJS Kesehatan,” ujar Pupung.
Transformasi layanan terus dilakukan BPJS Kesehatan untuk memastikan setiap peserta, tanpa terkecuali, mendapatkan pelayanan yang optimal. Upaya tersebut meliputi digitalisasi layanan, penyederhanaan administrasi, serta peningkatan mutu fasilitas kesehatan mitra. BPJS Kesehatan juga memperkuat sistem rujukan agar peserta dapat memperoleh layanan sesuai kebutuhan medisnya.
“Saat ini cakupan UHC pada wilayah Provinsi Papua Barat Daya baik kota maupun kabupaten telah lebih dari 98% yang merupakan target nasional yang telah ditetapkan. Keaktifan peserta di provinsi ini juga melampaui target nasional dengan lebih dari 90%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya terdaftar, tetapi juga aktif memanfaatkan layanan kesehatan,” jelasnya.
Pada kesempatan terpisah, manfaat JKN dirasakan langsung oleh Hisar Samuel Mirino, peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia menceritakan pengalamannya ketika merasakan keluhan pada tubuhnya sehingga perlu menjalani pemeriksaan dan perawatan kesehatan sejak 2023 hingga 2024.
“Awalnya saya merasa ada keluhan pada tubuh saya, jadi saya pergi berobat ke puskesmas tempat saya terdaftar. Dari awal sampai akhir, semua pelayanan saya dapatkan tanpa dipungut biaya,” ungkap Samuel.
Setelah menjalani pemeriksaan di puskesmas, kondisinya sempat memerlukan perawatan lebih lanjut sehingga ia menjalani rawat inap di rumah sakit.
“Selain berobat jalan, saya juga sempat beberapa kali dirawat inap. Semua prosesnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Saya sangat terbantu karena tidak perlu memikirkan biaya selama menjalani pengobatan,” tuturnya.
Ia mengaku bahwa selama proses pengobatan, pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan sangat baik dan membantu proses pemulihannya.
“Pelayanannya bagus, petugas dan dokter selalu membantu saya. Dengan adanya JKN, beban pengobatan saya menjadi jauh lebih ringan,” tambah Samuel.
Program JKN hadir untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang layak melalui prinsip gotong royong. Dengan kepesertaan yang hampir merata dan transformasi layanan yang terus dilakukan, BPJS Kesehatan berharap UHC dapat terwujud bukan hanya dari sisi statistik, tetapi juga melalui pengalaman nyata peserta di seluruh Indonesia.
