MataPapua, Kota Sorong - Anggota Komisi IV DPR-RI Fraksi Golkar Dapil Papua Barat Daya, Robert Joppy Kardinal (RJK) memaparkan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Papua Barat Daya dari Tahun 2021 hingga 2024
PIP dan KIP merupakan program aspirasinya saat masih duduk di komisi X DPR RI. Walaupun tidak lagi duduk di kursi komisi X, tapi RJK masih memperhatikan dunia pendidikan.
RJK mengatakan, PIP dan KIP ini disalurkan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan atau masyarakat yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Berdasarkan data yang didapatkan dari Tim RJK, total penerima manfaat program PIP dan KIP mencapai 101.274 siswa dan mahasiswa sejak tahun 2021 hingga 2024. Berikut rinciannya :
Tahun 2021
Total: 7.143 penerima manfaat
_SD: 4.486 siswa
_SMP: 1.204 siswa
_SMA/SMK: 1.023 siswa
_KIP Kuliah: 250 mahasiswa
Tahun 2022
Total: 7.701 penerima manfaat
_SD: 3.650 siswa
_SMP: 1.621 siswa
_SMA/SMK: 1.930 siswa
_KIP Kuliah: 500 mahasiswa
Tahun 2023
Total: 41.930 penerima manfaat
_SD: 22.847 siswa
_SMP: 10.061 siswa
_SMA/SMK: 8.522 siswa
_KIP Kuliah: 500 mahasiswa
Tahun 2024
Total: 44.500 penerima manfaat
_SD: 26.879 siswa
2SMP: 9.088 siswa
_SMA/SMK: 8.033 siswa
_KIP Kuliah: 500 mahasiswa
RJK menamabahkan, tujuan utama program ini untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan yang layak. Mencegah angka putus sekolah dan mendorong siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
"Sehingga program PIP ini dikhususkan untuk siswa dari keluarga kurang mampu dan disalurkan melalui Bank BRI untuk jenjang SD dan SMP, serta Bank BNI untuk jenjang SMA dan SMK,” terang Robert Kardinal kepada awak media saat menggelar Konfrensi Pers di Sorong pada, Minggu 21 Juli 2025.
Selain pendidikan, RJK juga memperjuangkan program ketahanan pangan. Hal ini dilakukan setelah dirinya berpindah dari Komisi X ke Komisi IV.
"Program ketahanan pangan dimulai dari bantuan 1,2 juta bibit ikan air tawar dan payau, bantuan pertanian, serta ayam petelur sebanyak 600 ekor untuk setiap kelompok tani yang tersebar di wilayah Provinsi Papua Barat Daya,"
Ia berharap melalui program-program ini murni untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan sehingga dapat mendukung program swasembada pangan dan ketahanan pangan di Provinsi Papua Barat Daya.
"Saya pastikan untuk terus melakukan pengawasan, karena itu adalah bagian dari tanggungjawab kami sebagai anggota DPR RI," tuturnya.
