MATAPAPUA, Sorong – Ribuan pelajar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, menggelar aksi demonstrasi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi yang diikuti oleh pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa ini menuntut pemerintah untuk lebih memprioritaskan pendidikan gratis dibandingkan program pemberian makanan bergizi.
Merespons aksi tersebut, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan pandangannya mengenai alasan di balik penolakan program MBG oleh para pelajar di Tanah Papua. Dalam keterangannya, mereka menilai bahwa tuntutan pendidikan gratis sangat beralasan karena telah lama menjadi janji politik elit lokal di Papua setiap musim pemilu.
"Pendidikan gratis sangat dirindukan oleh pelajar di Tanah Papua. Hal ini merupakan imbas dari janji manis elit politik lokal tiap musim pemilu," demikian pernyataan resmi Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Papua Barat Daya.
Mereka menyoroti bahwa janji pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis selalu menjadi daya tarik politik bagi calon anggota DPRD maupun kepala daerah dalam kampanye. Janji tersebut kemudian membentuk pola pikir masyarakat dan pelajar bahwa keberhasilan pembangunan di Papua harus mencakup pendidikan gratis.
"Suka atau tidak, janji manis elit politik lokal tersebut membentuk cara pandang masyarakat dan pelajar di Tanah Papua bahwa salah satu poin penting keberhasilan pembangunan adalah pendidikan gratis," lanjut pernyataan tersebut.
Pemuda Muhammadiyah Papua Barat Daya juga menilai bahwa program pendidikan gratis sebenarnya dapat direalisasikan di tingkat kabupaten/kota, mengingat alokasi anggaran pendidikan dalam dana otonomi khusus (Otsus) mencapai 30%. Bahkan, UU Otsus 2021 telah mengamanatkan bahwa 80% dana Otsus dikelola oleh kabupaten/kota, sementara provinsi hanya mengelola 20%. Oleh karena itu, mereka menilai bahwa pendidikan gratis di Papua sangat bergantung pada kemauan politik (political will) kepala daerah setempat.
Selain menyoroti tuntutan pendidikan gratis, Pemuda Muhammadiyah Papua Barat Daya juga menilai bahwa program MBG belum dikenal secara luas oleh masyarakat dan pelajar Papua. Mereka menekankan bahwa program ini merupakan janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sehingga harus direalisasikan oleh pemerintahan mendatang.
"Suka atau tidak, Program Makan Bergizi Gratis adalah janji politik Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Wakil Presidennya, Gibran Rakabuming Raka saat kampanye. Sehingga janji politik tersebut harus bisa dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bila janji politik tersebut tidak bisa dijalankan, maka tentu akan menjadi bahan penilaian kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presidennya," demikian pernyataan dari Pemuda Muhammadiyah Papua Barat Daya.
Dalam pernyataan resminya, Pemuda Muhammadiyah Papua Barat Daya mengajukan tiga rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait program MBG:
- Pemerintah pusat perlu mengeluarkan sosialisasi tentang Program Makan Bergizi Gratis ke masyarakat di Tanah Papua.
- Pemerintah pusat perlu melakukan pendekatan kepada pelajar dan masyarakat melalui lembaga adat, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemahasiswaan.
- Pemerintah pusat perlu segera melakukan finalisasi program Makan Bergizi Gratis agar implementasinya berjalan dengan baik.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Papua Barat Daya, Wiryawan K. Wisnubrata, sebagai bentuk tanggapan atas aksi demonstrasi yang terjadi di Wamena. Mereka berharap agar pemerintah dapat memperhatikan aspirasi pelajar Papua, baik dalam hal pendidikan gratis maupun keberlanjutan program MBG agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
