MataPapua, Kota Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggandeng WRI Indonesia dan sejumlah universitas di Tanah Papua untuk memperkuat kapasitas aparatur melalui pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG), sebagai upaya mempercepat pengelolaan ruang dan sumber daya alam yang lebih akurat dan berkelanjutan. Kegiatan yang digelar pada Rabu (19/21/2025) di Hotel Aston Sorong ini menjadi langkah strategis dalam menjawab kebutuhan data spasial di provinsi baru tersebut.
Tanah Papua dikenal memiliki kekayaan alam yang luar biasa, hutan yang luas, stok karbon tinggi, serta keanekaragaman hayati yang mendunia. Kekayaan tersebut tidak hanya menjadi penopang hidup masyarakat adat Papua, tetapi juga berkontribusi penting bagi keseimbangan ekologis nasional dan global. Karena itu, pengelolaan ruang berbasis data menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya tekanan pembangunan dan investasi berskala besar.
Sejak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada 2022, tata kelola ruang di Papua Barat Daya menghadapi berbagai tantangan. Minimnya data spasial yang akurat dinilai dapat meningkatkan risiko degradasi lingkungan akibat ekspansi industri ekstraktif seperti tambang dan perkebunan sawit. Selain itu, terbatasnya SDM teknis serta minimnya pendanaan menyebabkan validasi lapangan seringkali terhambat.
Padahal, Papua telah menetapkan dua komitmen penting, yakni :
1. Deklarasi Manokwari 2018 untuk mempertahankan 70% kawasan lindung.
2. Visi Papua 2100 untuk menjaga 90% tutupan hutan alam.
Kedua komitmen ini membutuhkan dukungan data spasial yang kuat untuk memastikan pelaksanaannya di tingkat daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrauw, memberikan apresiasi kepada WRI Indonesia yang telah menggandeng UNIPA, UNCEN, dan UOGP melalui inisiatif GIS Club Tanah Papua. Sejak 2019, lebih dari 200 peserta dari berbagai latar belakang telah mendapatkan pelatihan SIG dari program ini.
"Saya instruksikan agar model kaderisasi teknis seperti ini terus ditingkatkan di Provinsi Papua Barat Daya. Kapasitas SDM harus kita optimalkan untuk memutakhirkan data spasial daerah, agar pembangunan di Tanah Papua berjalan berbasis bukti dan akuntabel," ujarnya.
Wagub berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah, sekaligus membuka peluang kerja sama lintas provinsi demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
"Setiap provinsi punya pengetahuan dan praktik baik yang dapat dibagi. Kita harus saling membantu membangun tanah kita tercinta," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Baperida Papua Barat Daya, Frengky Saa, menjelaskan bahwa sebagai provinsi baru, sebagian besar SDM pemerintah daerah belum menguasai kompetensi teknis terkait SIG.
"Provinsi ini masih sangat baru. Banyak SDM belum menguasai kemampuan teknis SIG. Maka pelatihan dasar, pemetaan, hingga penggunaan perangkat seperti drone menjadi sangat penting," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Baperida memiliki sekitar 76 indikator kerja, salah satunya terkait peningkatan kapasitas teknis aparatur. Melalui pelatihan ini, peserta akan dilatih mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan.
Frengky menegaskan bahwa ke depan, ketika kabupaten/kota menyusun tata ruang maupun dokumen kebencanaan, daerah tidak perlu lagi bergantung pada tenaga ahli dari luar. SDM lokal diharapkan mampu mendampingi masyarakat adat dalam pemetaan wilayah ulayat dan penyusunan peta komunal maupun peta marga.
Ia menambahkan, Baperida juga menggandeng beberapa perguruan tinggi seperti Unimuda Sorong, Unamin, Zaitun Victory, dan UKIP, untuk memperkuat kluster pelatihan dan riset di daerah.
Terkait keberlanjutan program, Frengky menyebutkan bahwa mulai 2026 WRI Indonesia akan memperluas pendampingan, tidak hanya pada peningkatan kapasitas SIG, tetapi juga penguatan Otonomi Khusus (Otsus), penyusunan dokumen daerah, dan pelatihan teknis bagi masyarakat adat maupun pemerintah daerah.
“Kita akan konsolidasikan semua mitra pembangunan yang bekerja di Papua Barat Daya. Mereka harus menyampaikan anggaran dan lokasi program agar ada sinkronisasi dan efektivitas dukungan untuk pembangunan daerah,” ujarnya.
