• 14 Dec, 2025

Dorong Ekonomi Syariah BI Resmikan Green House & Digital Farming di Ponpes Roudlotul Khufadz

Dorong Ekonomi Syariah BI Resmikan Green House & Digital Farming di Ponpes Roudlotul Khufadz

MataPapua, SORONG - Dalam rangka mendukung pertumbuhan Ekonomi Syariah, Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Cabang Papua Barat melakukan inovasi dibidang pertanian. Kali ini mengimplementasiakn Green House (Rumah Hijau ) dan Digital Farming (Pertanian Digital) berupa Smart Fertigation.

IMG_20250603_231817
 

Inovasi ini, ditandai dengan peluncuran Green House  dan Digital Farming di halaman pondok pesantren Roudlotul Khufadz, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Selasa, (3/6/2015).

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Cabang Papua Barat, Setian dalam sambutannya mengatakan, Bank Indonesia memiliki tugas ganda, yaitu menjaga stabilitas moneter dan mendorong ekonomi syariah. Kedua tugas ini saling terkait, karena stabilitas moneter merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah, Bank Indonesia telah menyiapkan berbagai peraturan dan fasilitas. Namun penyediaan ini tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan usha syariah, harus ada pelaku usahanya" Ujar Setian.

Tanpa pelaku usaha, kata Setian, pertumbuhan ekonomi akan sulit berkembang. Oleh sebab itu, melalui program Green House dan Digital Farming ini, diharapkan ada pelaku usaha yang potensial.

"Salah satu pelaku usaha potensial yakni pondok pesantren. Untuk itu, kegiatan hari ini merupakan perwujudan Bank Indonesia dalam mendorong adanya pelaku usaha. Karena kami melihat ekonomi syariah itu benar-benar menyentuh sektor riil yang nantinya dapat menstabilkan ekonomi jauh lebih baik," ucapnya. 

Selain itu, Bank Indondonesia juga mendorong pembangunan enterpreneurship di lingkup pesantren dengan mendirikan koperasi sekunder bagi Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) yang berkolaborasi dengan Komite Daerah Ekonomi dan keuangan Syariah (KDEKS) Papua Barat Daya.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Provinsi Papua Barat Daya, Ismail mengatakan bahwa, pada dasarnya, pemerintah provinsi mendukung penuh program ini. Karena menurutnya, penguatan sektor pangan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan pelaku usaha ekonomi syariah.

"Tentu, program ini akan menjadi Pilot Project untuk sektor lainnya, seperti peternakan, perdagangan dan lain-lain. Selain itu, program ini juga dapat membantu pengendalian inflasi daerah serta membantu para santri untuk menjadi wirausaha," terangnya.