MataPapua, Kota Sorong - Forum Gerakan Peduli Papua menggelar demo di Kantor DPRD Kota Sorong, pada Senin, 1 September 2025 pagi untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut hak-hak Orang Asli Papua (OAP) dalam penunjukan Ketua DPRD Kota Sorong.
Dalam orasinya, Sekretaris Koordinasi Andreas Nikson Sowe membacakan empat poin aspirasi.
Pertama, Forum Gerakan Peduli Papua meminta agar hak-hak rakyat Papua dalam bingkai NKRI dikembalikan dalam persoalan penunjukan Ketua DPRD Kota Sorong.
Kedua, mereka menolak keputusan Partai Golkar yang mengeluarkan surat keputusan kepada orang yang bukan berasal dari OAP dan meminta agar penunjukan Ketua DPRD Kota Sorong berdasarkan garis keturunan.
Ketiga, Forum Gerakan Peduli Papua meminta DPD Partai Golkar untuk segera melakukan revisi terkait surat keputusan DPRD Kota Sorong yang seharusnya wajib diberikan kepada OAP.
Keempat, mereka meminta agar kursi Ketua DPRD Kota Sorong wajib diberikan kepada OAP, mengingat wakil ketua 1 dan wakil ketua 2 DPRD Kota Sorong telah diduduki oleh non-OAP.
Forum Gerakan Peduli Papua menyampaikan keresahan mereka terkait dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Ketua DPRD Kota Sorong yang baru. Mereka meminta agar DPP Partai Golkar merevisi SK tersebut dan menempatkan Orang Asli Papua (OAP) sebagai Ketua DPRD Kota Sorong.
"OAP memiliki hak untuk menduduki jabatan tersebut karena mereka lebih memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua. Forum Gerakan Peduli Papua telah mengalah dengan memberikan 29 kursi legislatif kepada partai lain, namun mereka merasa bahwa OAP harus memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan Ketua DPRD Kota Sorong," terang Jekson Jitmau, Ketua Forum Gerakan Peduli Papua.
Menurutnya, Forum Gerakan Peduli Papua telah mengirimkan tiga nama OAP sebagai calon Ketua DPRD Kota Sorong, namun DPP Partai Golkar memutuskan untuk memberikan SK kepada non-OAP.
" Kami meminta agar DPP Partai Golkar mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dan menempatkan OAP sebagai Ketua DPRD Kota Sorong," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong, Michael Ricky Taneri, menanggapi aspirasi Forum Gerakan Peduli Papua yang meminta agar hak-hak Orang Asli Papua (OAP) dihormati dalam penunjukan Ketua DPRD Kota Sorong.
" DPRD Kota Sorong menerima aspirasi tersebut dengan baik dan akan menindaklanjutinya melalui rapat internal," tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa sistem penunjukan Ketua DPRD Kota Sorong sebenarnya merupakan hak partai politik, namun karena ada tuntutan dari Forum Gerakan Peduli Papua, maka DPRD Kota Sorong akan mempertimbangkan aspirasi tersebut melalui mekanisme yang ada.
" DPRD Kota Sorong akan menyurat aspirasi tersebut dan akan membahasnya lebih lanjut dalam rapat internal. Kami juga mengapresiasi komunikasi yang baik dari Forum Gerakan Peduli Papua dan berharap agar hubungan antara DPRD Kota Sorong dan masyarakat Papua dapat terus berjalan dengan baik," tutupnya.
