AIMAS – adan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Republik Indonesia melakukan penguatan mitigasi terhadap paham radikal melalui sosialisasi kepada masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Kamis (16/5/2024)
Penguatan mitigasi paham radikal ini tentunya menjadi penting dan bekal bagi seluruh masyarakat supaya tidak gampang terpapar dengan adanya paham radikal atau gerakan terorisme. Hal ini disampaikan Kordinator Keuangan BNPT RI, Syaiful Rachman usai pembukaan sosialisasi di Polres Sorong.
” Kita harus bersyukur karena berdasarkan laporan memang di Kabupaten Sorong ini tidak ada gerakan paham radikal. Pada tahun 2023 wilayah Indonesia nihil dari gerakan terorisme. Ini patut di syukuri dan dipertahankan dengan berbagai upaya konkret supaya tidak terjadi gerakkan terorisme dan penyebaran paham radikal di kalangan masyarakat,” Ujar Syaiful.
Bagi Syaiful, Ini bukti bahwa kita berhasil melakukan kerja pencegahan dini dan kontrol radikal sehingga masyarakat tidak sampai terpapar terhadap paham radikal.
BNPT RI, kata Syaiful, telah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko radikalisasi dengan melaksanakan sejumlah inisiatif penanggulangan radikalisme di Kabupaten Sorong, antara lain, kampanye edukasi masyarakat.
“Melalui sosialisasi ini tentunya BNPT RI memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya radikalisme serta meningkatkan toleransi dan saling pengertian,” jelas dia.
Terkait dengan itu, maka BNPT RI berkomitmen untuk terus melanjutkan upaya mitigasi radikalisme di Kabupaten Sorong dan seluruh Indonesia. Badan tersebut percaya bahwa dengan bekerja sama dengan masyarakat, dapat menciptakan masyarakat yang lebih damai dan toleran.
“Kira berharap supaya kegiatan mitigas ini perlu dilakukan secara berkesinambungan supaya masyarakat memiliki ketahanan kemampuan dan kewaspadaan yang tinggi dalam memitigasi paham radikal,” harap dia.
Di kesempatan yang sama, Kepala Kesbangpol Kabupaten Sorong, Adrie Timban menyampaikan apresiasi kepada BNPT RI yang telah memberikan sosialisasi mitigasi terhadap paham radikal.
“Saya atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BNPT RI yang telah memberikan penguatan mitigasi terhadap paham radikal,” ucap dia.
Menurutnya, upaya konkret Pemerintah Kabupaten Sorong terkait dengan mitigas paham radikal ini, sudah berjalan selama ini melalui kerja sama dengan lintas tokoh agama, FKUB untuk memberikan pembinaan kepada anak mudah.
” Jadi forum FKUB itu melaksanakan sosialisasi moderasi beragama untuk memberikan pencerahan kepada anak mudah supaya tidak terlibat dengan kegiatan radikal,” Ujarnya
Dia mengakui bahwa, sampai saat ini Kabupaten Sorong masih terbilang bebas dari paham radikal.
“Itu kita sudah lakukan lewat FKUB, kita kerja sama dengan sekolah-sekolah kurang lebih enam tahun belakangan ini kita sudah berjalan,” Ungkapnya.
====
KPU Sorong: 150 PPD mengemban tugas sukseskan Pilkada 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Frengki Duwith menyebutkah bahwa 150 panitia pemilihan distrik (PPD) yang telah dilantik mengemban tugas dan tanggung jawab untuk meyukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di wilayah itu.
Hal ini disampaikan Ketua KPU Kabupaten Sorong Frengki Duwith saat memberikan sambutan pada pelantikan PPD di Hotel Aimas, Kamis.
“Jadi jelas bahwa tugas PPD itu memastikan secara baik seluruh tahapan Pemilu 2024 itu harus berjalan lancar, aman dan sukses,” jelas dia.
Mendukung upaya untuk menyukseskan Pilkada 2024, oleh PPD telah membuat komitmen bahwa untuk tidak terlibat di dalam kepengurusan partai politik, tidak tergabung di dalam kepengurusan tim sukses pasangan calon tertentu.
“Surat pernyataan komitmen itu kemudian ditandatangani di atas meterai 10 ribu untuk memastikan bahwa setiap PPD menaati komitmen itu dengan baik dalam rangka menyukseskan Pilkada 2024,” ujarnya.
Ini menjadi bagian dari wujud komitmen bersama bahwa tidak ada anggota PPD yang memang mantinya terindikasi terlibat di dalam poin penting yang telah dijanjikan. Jika kemudian terbukti terlibat maka konsekuensi hukumnya menjadi tanggung jawab sendiri.
Menurut dia, rekan-rekan PPD adalah orang pilihan yang selanjutnya akan mengemban tugas untuk menyukseskan seluruh tahapan Pilkada hingga 27 November 2024.
“Komitmen itu telah dinyatakan dengan jujur, untuk itu komitmen harus ditunjukan dengan kerja nyata, laksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab,” kata dia.
Dia berharap seluruh PPD harus berpegang teguh kepada komitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan Pilkada 2024 dengan aman, lancar dan sukses tanpa intervensi dari kepentingan lain.
PPD, sebut dia, merupakan perpanjangan tangan dari KPU untuk melakukan koordinasi dengan KPU dan tingkat kelurahan. Maka PPD harus mempunyai kemapuan mumpuni untuk bekerja secara adil, jujur, terbuka, proporsional, profesional guna mewujudkan Pilkada 2024 yang berkuakitas, jujur dan adil.
“Segala sesuatu harus saling berkoordinasi tentang seluruh tahapan yang ada,” ujarnya.
Ke-150 orang anggota PPD ini akan tersebar di 30 distrik di Kabupaten Sorong untuk mengawal, menjalankan seluruh tahapan Pilkada 2024 di tingkat distrik.
