Matapapua – Semarang : Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hari ini menerima kunjungan delegasi Republik Islam Iran di Kota Semarang. Kunjungan ini digelar untuk saling berbagi praktik terbaik antara kedua negara, khususnya tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Model Industri Rumahan (IR) di Indonesia.
“Saat ini, perempuan masih sering mengalami hambatan dalam mengembangkan potensi diri di berbagai sektor, termasuk dalam bidang ekonomi karena masih adanya diskriminasi dan ketidaksetaraan gender. Padahal, perempuan mewakili separuh dari pemangku kepentingan dunia dan kesetaraan gender dalam bidang ekonomi begitu penting dalam menciptakan kesejahteraan global yang adil bagi semua pihak” ujar Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Agustina Erni dalam sambutannya.
Erni mengungkapkan bahwa saat ini pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 70% nya adalah perempuan. UMKM juga berkontribusi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain memberikan kontribusi sebesar 56,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM juga menyerap 66,7% tenaga kerja. Angka tersebut membuktikan bahwa perempuan berpotensi besar dalam membangun ketahanan ekonomi negara.
“Sejak 2016, Kemen PPPA telah mengembangkan model Industri Rumahan (IR) dan melakukan pendampingan di lebih dari 3.000 IR di 21 Kabupaten/Kota sebagai daerah percontohan. Upaya ini dilakukan untuk untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia. Tentunya kami juga lakukan evaluasi tingkat keberhasilan model IR di 21 wilayah tersebut. Apakah pelaku IR mengalami peningkatan baik dalam pendapatan keluarga, kesejahteraan keluarga dan peran dari pemerintah daerah itu sendiri” tambah Erni, Minggu (7/4/2019).
Erni menekankan bahwa kita harus memberi akses bagi perempuan untuk menciptakan peluang bisnis, memperkuat keterampilan dan kapasitas mereka. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen Indonesia dan Iran sebagai tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) yang disepakati kedua negara pada 2018 lalu. Untuk mengembangkan kerjasama, serta memberikan solusi dan masukan terhadap masalah yang dialami kedua negara di bidang pemberdayaan perempuan, ketahanan keluarga dan perlindungan anak.
“Saya memberikan penghargaan tinggi kepada Pemerintah Republik Islam Iran atas komitmen dan kerjasama yang begitu kuat dalam membangun kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bersama Indonesia. Hubungan baik dan kerjasama yang erat antar negara merupakan modal penting untuk memajukan kesejahteraan dan pembangunan regional. Iran selalu menjadi mitra dekat dan penting bagi Indonesia” pungkas Erni.
Indonesia berhasil meningkatkan jumlah IR selama beberapa tahun terakhir, Jawa Tengah dipilih menjadi tuan rumah acara ini karena merupakan provinsi dengan predikat mentor dalam program IR. Wilayah yang berhasil menjadi model IR di Provinsi ini yaitu Kabupaten Kendal, Wonosobo dan Rembang.
“Selaras dengan program unggulan Kemen PPPA yaitu 3Ends, IR tertuju pada End ketiga yaitu akhiri kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan. Hal ini sesuai dengan salah satu misi Pemprov Jateng yaitu “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Me-nanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran” tegas Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi Jawa Tengah, Indrawasih dalam sambutannya mewakili Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
Indrawasih juga berharap KemenPPPA dapat menambah pengembangan IR di Jawa Tengah, mengingat beberapa wilayah masih masuk ke dalam 14 zona merah kemiskinan. Melalui IR diharapkan dapat membuka membuka peluang dan kesempatan kaum perempuan dalam bidang ekonomi.
Pada rangkaian acara hari ini, Staf Ahli Wakil Presiden Bidang Perempuan dan Keluarga Republik Islam Iran, Zahra Javaherian hadir memimpin delegasi Iran bersama tujuh orang delegasi lainnya. Turut hadir pula Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Agustina Erni dan Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi Jawa Tengah, Indrawasih.
Acara ditutup dengan dialog antara delegasi terkait praktik terbaik tentang pemberdayaan ekonomi perempuan di kedua negara, dari tingkat nasional dan provinsi, serta kemitraan dengan lembaga masyarakat dan asosiasi usaha perempuan.
Discussion about this post