MataPapua, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh arah kebijakan dan pemerintahan yang ia pimpin berdiri kokoh di atas fondasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan itu ia sampaikan dalam pidatonya saat membuka Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
"Ekonomi kita harus berdasarkan sila-sila Pancasila. Kita tidak mau menjual kekayaan dan tanah kita kepada bangsa asing dengan murah," tegas Presiden Prabowo di hadapan para tokoh ekonomi, pejabat negara, dan pelaku usaha.
Menurut Presiden, prinsip-prinsip seperti persatuan, keadilan sosial, dan kemanusiaan menjadi dasar utama dari pembangunan nasional. Ia menolak keras praktik ekonomi yang meninggalkan rakyat kecil atau mengorbankan kedaulatan bangsa.
Keadilan Sosial Jadi Arah Pembangunan
Dalam pidatonya yang penuh semangat, Prabowo menggarisbawahi bahwa ekonomi Indonesia tidak boleh membiarkan yang lemah tertinggal. Ia menolak sistem yang mengharuskan masyarakat miskin bersaing tanpa perlindungan.
“Kita tidak mau yang miskin disuruh bersaing dengan yang kuat. Semua kebijakan harus menuju keadilan sosial,” ujarnya.
Bicara dengan Bukti, Bukan Retorika
Presiden juga menyoroti pentingnya komunikasi yang terbuka dan berbasis hasil nyata dalam enam bulan pertama pemerintahannya. Ia menyatakan lebih memilih berbicara berdasarkan kinerja ketimbang sekadar wacana.
“Saya enggan bicara tanpa bukti nyata. Saya minta dinilai dari hasil, prestasi, dan pengabdian. Itu yang saya pegang,” kata Prabowo.
Fokus ke Swasembada dan SDGs
Presiden juga menekankan bahwa arah pembangunan nasional akan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Fokus utamanya adalah swasembada pangan, energi, air, dan percepatan industrialisasi nasional.
“Swasembada pangan adalah prioritas. Begitu juga energi, air, dan pembangunan industri agar nilai tambah ada di negeri sendiri,” tegasnya.
Sarasehan Ekonomi ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah dan pelaku ekonomi untuk memperkuat sinergi dan menyamakan arah kebijakan guna memperkuat kemandirian ekonomi bangsa
