Matapapua – Waisai : Disaksikan lebih dari 500 undangan dan pengunjung, Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, dan Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, menandatangani deklarasi yang bertajuk ‘Aksi Adopsi Terumbu Karang untuk Penanggulangan Ledakan Populasi Bintang Laut Berduri’.
Deklarasi tersebut ditandatangani pada acara pembukaan Festival Pesona Bahari Raja Ampat 2019 yang diselenggarakan di Pantai Waisai Torang Cinta (WTC), Jum’at (18/10).
Dalam sambutannya Gubernur Papua Barat menekankan untuk tetap menjaga hutan, sebab jika manusia menjaga hutan, maka Hutan menjaga manusia,
“kita jaga hutan, maka hutan jaga kita. Laut kita jaga, laut jaga kita. Alam kita jaga, alam jaga kita. Dimanfaatkan sumber daya alamnya (tetapi) mesti dilestarikan” kata Dominggus Mandacan.
Dalam kesempatan terpisah Mandacan menambahkan agar masyarakat tetap terus mempertahankan kelestarian sumber daya alam juga pariwisata.
“Sumber daya alam, budaya masyarakat (Papua Barat) perlu kita ekspos sehingga ini (pariwisata) bisa menarik banyak orang. Hal berikut adalah kita harus jamin keamanan bahwa Indonesia pada umumnya, Papua Barat, Raja Ampat ini aman” ungkap Dominggus Mandacan.
Setelah Gubernur Papua Barat dan Bupati Raja Ampat membubuhkan tanda tangannya, Deklarasi turut ditandatangani oleh anggota musyawarah pimpinan daerah, dinas-dinas terkait lalu beberapa pelaku industri wisata seperti resor AFU, Misool Eco Resort, Meridien Adventure, Raja Ampat Dive Lodge, Papua Explorers, dan Papua Diving, beberapa liveaboard seperti Tiara, Dewi Nusantara, Amira, Silolona, dan Gaia Love, serta organisasi nonprofit seperti Conservation International (CI Indonesia), Yayasan Cahaya Anak Papua, Yayasan Nazaret Papua dan Yayasan Misool Baseftin.
Deklarasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan komitmen moral pemangku kepentingan di Raja Ampat; terkhusus pelaku industri pariwisata. Masing-masing pelaku industri pariwisata menegaskan komitmen tersebut dengan mengadopsi areal-areal terumbu karang tertentu di Raja Ampat, untuk selanjutnya membiayai upaya-upaya penanggulangan populasi Bintang Laut Berduri di areal yang diadopsi.
Sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Waisai, areal terumbu karang sebagaimana dimaksud akan disebut dengan istilah ‘Wilayah Kerja’ bagi para pengadopsi, dengan koordinasi bersama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kepulauan Raja Ampat. Perlu dicatat bahwa adopsi terumbu karang ini bukanlah merupakan hak konsesi wisata bagi pelaku industri pariwisata.
Penandatanganan Deklarasi Waisai adalah tindak lanjut dari serangkaian upaya kolektif yang telah dilakukan sebelumnya untuk menanggulangi ledakan populasi Bintang Laut Berduri atau Crown of Thorns (CoTs) yang mulai terdeteksi mulai medio tahun 2018 lalu, atas gagasan CI Indonesia bersama-sama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Semenjak itu, upaya-upaya terorganisir rutin dilaksanakan oleh Tim Aksi Bintang Laut Berduri (selanjutnya akan disebut Tim Aksi) yang juga berada di bawah koordinasi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat, selaku unit pengelola kawasan-kawasan konservasi perairan.
Kepala BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat, Syafri Tuharea, menekankan arti dari Deklarasi Waisai dalam rangka pengendalian populasi Bintang Laut Berduri,
“Deklarasi ini penting sekali, kita sebagai pengguna kawasan konservasi perlu ada rasa memiliki, dan untuk memelihara (sumber daya alam hayati laut) secara berkelanjutan” jelas Syafri.
“Kita berharap ke depan bisa memperkuat kerja sama dan terus bertukar informasi. Saya juga berharap kita dapat mengembangkan (upaya penanggulangan Bintang Laut Berduri) sampai kepada, misalnya, menetapkan syarat bagi kapal-kapal untuk memiliki alat atau fasilitas pengelola limbah” tambah Syafri.
Berdasarkan pengamatan langsung, ledakan populasi Bintang Laut Berduri di Raja Ampat marak terjadi di areal Selat Dampier dan Teluk Kabui, dan berusaha ditanggulangi oleh Tim Aksi yang berasal dari beberapa resor, homestay, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Cabang Raja Ampat, Universitas Papua (UNIPA), Professional Association of Divers Raja Ampat (PADRA), Jaringan Kapal Rekreasi (JANGKAR) Raja Ampat, PT. Emerald Ocean Nusantara (EON), Arborek Dive Shop, serta beberapa entitas lainnya di Raja Ampat. Hingga kini, relawan yang tergabung dalam Tim Aksi mencapai hampir 100 personil.
Sebagaimana telah diketahui, populasi CoTs berfungsi sebagai penyeimbang bagi ekosistem terumbu karang jika jumlahnya tidak melebihi 30 individu per hektar, dan ia hanya akan menyasar jenis-jenis terumbu karang tertentu yang memiliki pertumbuhan dominan.
Namun, jika ledakan populasi terjadi, Bintang Laut Berduri dapat ‘memangsa’ hingga 13 meter persegi terumbu karang setiap tahunnya (Lassig, 1995); sebagaimana terjadi di Great Barrier Reef di Australia. Dalam konteks Raja Ampat, ledakan populasi atau outbreak ini tentunya akan memiliki dampak yang ekstensif terhadap keanekaragaman hayati laut: yang juga merupakan salah satu aset utama pariwisata.
Menanggapi Deklarasi Waisai ini Meidiarti Kasmidi, Bird’s Head Seascape (BHS) Tourism & Capacity Building Manager dari CI Indonesia, mengemukakan komitmen ini bentuk upaya untuk memastikan sumber daya alam Raja Ampat terjaga.
“Deklarasi ini merupakan wujud komitmen dari pemangku kepentingan di Raja Ampat untuk memastikan sumber daya alam yang menjadi andalan pariwisata bisa lestari untuk memberikan manfaat ekonomi secara terus menerus bagi masyarakat Raja Ampat” kata Meidi.
Ketika ditanya mengenai langkah selanjutnya setelah Deklarasi, Meidi ini menambahkan komitmen CI dalam mendukung pelestarian laut Raja Ampat,
“CI Indonesia akan terus memberikan dukungan tenaga ahli di bidang kelautan, memfasilitasi aksi yang dilakukan secara kolaboratif, mendukung kampanye untuk melindungi predator alami, sekaligus memberikan dukungan juga terhadap penyusunan kebijakan terkait pengendalian populasi CoTS” tambah Meidi.
