Matapapua – AIMAS -: “Pendidikan adalah persoalan yang penting yang harus menjadi perhatian khusus”
Ungkapan ini disampaikan Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli SE pada Rapat Kerja Bupati dan Walikota se-Papua Barat Tahun 2022 di Aimas Convention Center. Jumat, (21/10/2022).
Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli SE Dalam Laporanya menjelaskan sejumlah permasalahan krusial di kabupaten Sorong Selatan dianataranya
Pendidikan adalah persoalan yang penting yang harus menjadi perhatian khusus karena dapat menjadikan generasi penerus bangsa khususnya generasi papua yang pintar memiliki intekektual yang bagus dan bisa bersaing dalam mengahadapi era globalisasi dan sebagai genarasi untuk membangun indonesia yang maju sehingga pendidikan sangat perlu di persiapkan dengan baik mulai dari pendidikan Dasar.
” Karena pendidikan dadar ini merupakan Fondasi. Jika Fondasinya tidak kuat maka kedepan akan sulit mendapatkan generasi penerus secara khusus bagi Orang Asli Papua yang bisa menghadapi Era yang begitu luar biasa nantinya yaitu Indonesia Emas di tahun 2045, sehingga pendidikan merupakan hal yang utama yang harus diperhatikan “Ungkapnya.
Bupati menjelaskan, bahwa jumlah SD di Sorong Selatan berjumlah 94 SD ,SMP sebanyak 24 SMP dengan jumlah guru yaitu 591 Guru SD dan Guru SMP berjumlah 346 Guru terkait jumlah guru dan sekolah yang ada terlihat sangat ideal namun masih ada Kendal yang dihadapi hingga saat ini yaitu Ada beberapa diantaranya tamat SD belum bisa membaca.
Sehingga beberapa SMP yang menerima anak anak SD dari wilayah Perkampungan telah disediakan kelas khusus bagi yang belum bisa membaca dengan baik
Dengan keadaan demikian tentunya menjadi persoalan bersama untuk bagaimana menyikapi hal hal seperti ini karena dapat menjadi penyesalan bagi kita jaman Era Indonesia Emas di Tahun 2045 mendatang.
” Untuk itu Patut kita siapkan generasi muda kita, terutama dalam bidang pendidikan Sehingga Dana Otsus yang ada dapat dianggarkan untuk menyikapi persoalan persoalan seperti ini dengan mengurangi pembiayaan pembangunan Fisik dan lebih mengupayakan dalam bidang sumberdaya manusianya,”
Menurutnya, persoalan ini tentunya harus disikapi secara serius. Selain itu dijelaskan juga bahwa Pemerintah Sorong Selatan di Tahun 2022 telah menganggarkan dana sebanyak 6 Milyar untuk bagaimana membantu guru guru diwilayah daerah terpencil dan terluar. Hal ini karena banyak guru PNS yang tidak betah mengajar di wilayah terpencil dengan berbagai alasan, biasanya mengabdi 6 bulan kemudian setelah itu meminta mutasi ke kota dengan berbagai alasan.
Dengan demikian Pemkab Sorong Selatan akan menyiapkan Insentif yang memadai agar dapat menjadi motifasi dan memberikan kesejahteraan bagi tenaga pendidik di wilayah wilayah terpencil dan menyediakan biaya transportasi ke kabupaten jika diberikan perintah melalui radiogram atau pemberitahuan lainnya.
Dia menambahkan, terkait kepengurusan gaji dan administrasi lainya dapat diurus oleh petugas khusus atau bendahara gaji sehingga guru dapat lebih focus menjalankan tugas sebagai pendidik. Untuk tenaga guru honorer terdapat sekitar 300 san lebih dan Dinas Pendidikan selalu memantau terhadap kinerja mereka
Untuk itu selaku Bupati saya menyampaikan apresiasi dan dukungan atas program yang digalangkan oleh Profesor Sumule terkait pendidikan berbasis Sekolah,”ujarnya.
Selain itu, kompetensi guru pun harus ditingkatkan disertai dengan penganggaranya. Serta sarana prasarana yang baik hingga diwilayah terpencil, sehingga para guru lebih betah melaksankan tugas pelayanan mengajar siswa siswi.
Dan tentunya rumah tinggal yang layak huni dengan fasilitas air bersih dan MCK yang baik, dan terkait Pengelolaan SMA agar sebaiknya dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota agar pengawasnya dapat lebih efektif.
Selain isu pendidikan, Bupati juga menyampaikan oersolan Tata Ruang, menurutnya, Perbatasan Wilayah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong ,Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Bintuni.
Secara khusus dengan Kabupaten Sorong yaitu terbitnya Permendagri Nomor 89
Tahun 2021 yang mana telah disepakati sebelumnya bahwa penyelesaian batas wilayah difasilitasi oleh Gubernur Papua Barat. Namun yang terjadi adalah tanpa sepengetahuan gubernur, telah terbit Permendagri Nomor 89 Tahun 2021.
Menurut Bupati, Undang- undang No 26 Tentang Pemekaran Kabupaten Kota Tahun 2001 yang telah menetapkan wilayah dan juga ditetapkan dalam peraturan Bupati.
” Semoga Tim percepatan penyelesaian batas Wilayah antar Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong yang dibentuk Gubernur dapat lebih efektif bekerja dan menyelesaikan permasalahan ini,” Ujarnya
Terkait Inflasi Daerah Pemkab Sorong Selatan telah membentuk Tim Pengedalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sorong Selatan dan telah bekerja.Tim ini telah bekerja dan salah satu program yang telah digalakan yaitu pemberian bantuan subsidi BBM bagi Ojek Pengendara Roda 2, roda 4 dan serta Distributor.
Hal ini untuk meminimalisir kenaikan harga harga barang yang diakibatkan karena kenaikan BBM yang disiapkan 3 bulan kedepan hingga bulan Oktober, November dan Desember Dan Tim ini akan bekerja ekstra untuk memantau harga barang didistributor hingga di tingkat pedagang Kios.
” Selain itu, kami juga telah menyediakan sembako bagi warga Sorong Selatan yang kurang mampu,” tuturnya.
Terkait Pepres No 72 tentang Stunting, dimana hingga Tahun 2024 Stunting di Indonesia harus turun hingga 16 persen dan secara khusus Sorong Selatan ditargetkan turun hingga 14 Persen.
” Persoalan ini, di 15 Distrik Telah dibentuk Tim Penanganan Stunting. Dan secara khusus bagi 8 Distrik yang memiliki kasus stunting. Untuk distrik yang terdampak, telah ditekankan kepada sejumlah Dinas untuk menganggarkan program kerja penanggulangan stanting seperti Dinas PUPR dengan program penyediaan air bersih, jalan fasilitas penerangan dan sarana prasarana lainya kemudian Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian serta sejumlah Dinas lainya dengan fungsihnya masing masing,”
Ditargetkan pada tahun 2024 Penanganan Stunting dapat tercapai sehingga Sorong Selatan dapat terbebas dari Stunting.
Kemudian terkait kemiskinan Ekstrim Pemkab Sorong Selatan melalui Dinas Perindagkop dan UKM telah menyediakan anggaran untuk menyiapkan dana bagi warga yang kurang mampu dengan menyediakan anggaran 2 -3 Juta rupiah perkeluarga. Hal ini dilakukan agar dapat mempertahankan perekonomian keluarganya masing masing.
Bulati menjelaskan bahwa, Kabupaten Sorong Selatan memiliki luas lahan Sagu sebanyak 750 Ribu Hektar dengan kondisi alam yang memiliki potensi yang baik, maka telah dikelolah secara baik dengan hadirnya 2 Pabrik Sagu Yaitu PT ANJ dan Perum Perhutani yang telah dikelolah dengan baik yaitu PT ANJ. Sedangkan Perum Perhutani belum melaksanakan proses produksi.
Belum beroperasinya Pabrik Sagu Perum Perhutani di Sorong Selatan, Bupati Meminta agar Pj Gubernur Papua Barat dapat menyampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kabinet Indonesia Maju (2019 – 2024) agar segera menyikapinya dan segera mengoperasikan proses produksi Pabrik Sagu, sehingga dapat memberikan PAD bagi Kabupaten Sorong Selatan.
” hal peelundilakukan supaya dapat memberikan penghasilan bagi warga setempat dan meningkatkan perekonomian warga sekitar, pabrik seperti halnya PT ANJ Sagu yang telah memiliki karyawan yang begitu banyak sekitar 5000 Karyawan. dengan demikian yang ditakutkan seperti kemiskinan Ekstrem dan lain sebagainya dapat dihindarkan “ ungkapnya .
Diakhir Penyampaian, Bupati menambahkan terkait permasalahan ruas jalan Provinsi Papua Barat yang ada di wilayah Kabupaten Sorong Selatan . Untuk Sorong Selatan terdapat 79 Km Ruas Jalan Provinsi yang sudan diaspal sepanjang 16 Km.
Bulati berharap agar terus dianggarkan setiap tahunya sehingga dapat diaspal secara keseluruhan sehingga jika akses jalan raya bagus tentunya dapat mempengaruhi kemahalan harga barang.
” Dengan dipercayakanya Kepala Dinas PUPR Sorong Selatan Tentunya dipastikan dapat melaksanakan peningkatan Jalan Raya Klamit Teminabuan,” Tutup Bupati.
