Matapapua – Tambrauw : Persoalan pembayaran ganti rugi lahan kepada pemilik hak ulayat oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw masih menuai polemik hingga saat ini. Betapa tidak, komitmen Pemerintah Tambrauw untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi akan diselesaikan pada bulan Januari Tahun 2021. Namun sampai saat ini belum terealisasi.
Ketua Lembaga Masyarakat Suku Abun, Nelwan Yeblo mengatakan, seharusnya pembayaran ini dilakukan pada bulan Januari ini namun belum terealisasi.
Nelwan mengaku harga yang telah ditetapkan pemerintah atas tanah permeter 10 ribu adalah harga yang tidak logis. Seharusnya harga satu meter tanah sebesar 500 ribu.
“Kita sampai saat ini menunggu saja sampai kapan mereka tidak bayar,” akunya di kediamannya di Sorong, Senin (8/2).
Menurut Nelwan, jika nantinya pembayaran tidak terealisasi hingga bulan depan maka pemalangan bandara akan dilakukan sampai ada penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan.
Karena itu dirinya berharap kepada pemerintah agar segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi sesuai dengan komitmen pemerintah.
Discussion about this post