Matapapua – Aimas : Kasus pemalangan terhadap kantor pemerintah Kabupaten Sorong sebagai bentuk protes terhadap pembayaran BLT dana bagi hasil Migas menimbulkan dampak negatif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat umum, aksi inipun mendapat tanggapan dari masyarakat adat Moi di Klamono, yang juga sebagai penerima BLT DBH Migas ring 1.
Bupati Sorong, Johny Kamuru menyebutkan sejumlah tokoh mendatangi dan menemui Bupati Sorong dan menyampaikan apresiasi karena Bupati Sorong tetap menerima warga yang protes meskipun berakhir pemalangan, menurut Bupati Johny Kamuru, warga yang menyampaikan pesan merupakan warga yang dipimpinnya sehingga wajar jika mendapat protes sebagai bentuk ketidak puasan, namun kata Johny Kamuru pemalangan yang dilakukan sangat menggangu aktivitas perkantoran dan pelayanan publik.
” Masyarakat yang kemarin itu itu 90% itu warga saya, semua warga yang kemarin mendukung Bupati sekarang dengan Pak Suka, kan kita sudah ada kebijakan sebetulnya karena itu seharusnya itu mereka tahun ini kita kasih Rp1,4 Milyar jika ditambah dengan Rp7 Milyar bulan kemarin berlatih 8,4 karena 10% dari 84 miliar yang sudah ditransfer masuk itu, tapi kemarin kita beri kebijakan, akhirnya sudah kita pastikan saja Rp10 Milyar, kalau pun nanti dalam pemeriksaan BPK katakanlah seperti itu kita pemerintah daerah membayar lebih daripada aturan yang ada berarti sisa kewajiban kita untuk diperhitungkan ditahun depan, tergantung masyarakat mau menerima atau tidak, kalau mau menerima ya kita bayarkan” ungkap Bupati Johny Kamuru, Selasa (6/4).
Bupati Sorong Johny Kamuru juga menambahkan, aksi protes dikantor Bupati merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang wajar terjadi, namun jika telah diikuti dengan pemalangan kantor Bupati itu sesuatu yang kurang tepat dilakukan karena berdampak terhadap kegiatan pemerintahan.
