Matapapua – Aimas : Sebagai bentuk ketaatan pemerintah Kabupaten Sorong dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dibutuhkan sinergi antara eksekutif dan legislative dalam mengawal roda pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang optimal, salah satunya ciri pentingnya yaitu secara rutin menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban 3 bulan setelah tahun anggaran, namun untuk tahun ini terjadi pergeseran waktu karena adanya pendemi wabah COVID-19.
Wakil Bupati Sorong, Suka Harjono menyebutkan ditahun 2019 lalu, APBD Kabupaten Sorong terealisasi sebesar Rp1.761.869.314.074,31; dari anggaran yang ditetapkan Rp1.653.489.282.943; atau dengan kata lain terealisasi 106,55 persen, jumlah tersebut kata Suka Harjono penyumbang terbesar masih didominasi oleh dana perimbangan sebesar Rp1.074.919.592.853 (61,01 persen), dimana ditahun 2019 terjadi peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp392.454.790.482,31 dibandingkan tahun sebelumnya.
” Dalam struktur APBD kita ditahun 2019 yang lalu terealisasi Rp1,7 Trilyun daei target sebesar Rp1,6 Trilyun, dimana dana perimbangan masih mendominasi sebesar 61 persennya, namun disisi laIn terjadi peningkatan pendapatan daerah Rp392 Milyar” terang Suka Harjono, Rabu (13/5).
Ketua DPRD Kabupaten Sorong, Habel Yadanfle menyebutkan sebagaimana amanat Undang-undang, legislatif memiliki fungsi pengawasan juga budgeting sehingga sudah seharusnya eksekutif menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban secara rutin tiap tahunnya.
“Antara eksekutif dan legislatif bersinergi dalam mengawal pembangunan, salah satunya pada sidang paripurna DPRD untuk menerima laporan keterangan Pertanggung Jawaban Bupati sebagaimana apa yang telah dibuat selama setahun anggaran” tegas Habel Yadanfle.
Pembukaan sidang paripurna DPRD Kabupaten Sorong membahas laporan keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sorong akhir tahun 2019 tidak dihadiri 9 Anggota DPRD Kabupaten Sorong, proses pembukaan sidang berjalan lancar dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan secara nasional.
Discussion about this post