Matapapua – Aimas : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah memberlakukan layanan digital, yakni 4 layanan elektronik yang meliputi layanan informasi zona nilai tanah, zona keterangan pendaftaran tanah dan informasi bidang tanah sudah dapat diakses, layanan elektronik akan terus ditambah sehingga moto Kementerian Agraria tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kini lebih baik akan benar-benar terwujud.
Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan transparan, dimana layanan Pertanahan dapat diakses oleh masyarakat, secara elektronik dari mana saja dan kapan saja sehingga menjadi efektif efisien dan transparan.
Wakil Bupati Sorong Suka Harjono saat membacakan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, pada upacara peringatan Hari agraria dan Tata Ruang Nasional ke-59 di Kabupaten Sorong mengatakan, Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional terus mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan rencana tata ruang wilayah (RT-RW), rencana detail tata ruang (RDTR) guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Para investor dalam berusaha dan terus mengembangkan layanan online bidang tata ruang dengan nama Geographic Information System tata ruang (GIS TARU).
” Saat ini Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional sedang menyusun rancangan undang-undang pertanahan, yang diharapkan dapat menyempurnakan aturan pertanahan yang sudah ada dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik sehingga dapat menjadi payung hukum bagi perbaikan layanan Pertanahan yang maju dan modern, semoga rancangan undang-undang tersebut dapat diselesaikan secepatnya” kata Suka Harjono mengutip Sambutan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.
“Kami optimis sesuai dengan visi dari Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2025 menjadi institusi peranan berstandar dunia, akan terwujud dengan target seluruh bidang tanah terdaftar dan di-digitalisasi seluruh arsip dan warta selesai, sehingga Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertahanan Nasional akan menjadi pelopor perubahan” tambah Suka Harjono.
Melalui banyak program dan peningkatan pelayanan, baik untuk transparansi dan efektifitas, diharapkan adanya dukungan warga membantu BPN agar tetap bersih dan bebas KKN ataupun mafia tanah.
