Matapapua – Fef: Ketua zona 7 Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Papua David Sedik, A.Md meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan agar dapat duduk bersama guna menyambungkan hasil temuan calon pembeli Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018 yang hingga saat ini belum ada kejelasan.
CPNS Wilayah Papua dan Papua Barat diakibatkan lambatnya penyelesaian di daerah sehingga hal ini mendapat tanggapan dari ADKASI.
Davit mengatakan, senang hal ini terus ditunda akan membuat kerugian bagi Pemerintah daerah atau masyarakat, salah kerugian itulah yang membuat kuota kesempatan pada formasi-formasi berikutnya.
“Mereka berdua (Gubernur Papua dan Papua Barat) harus memiliki satu bahasa, jangan banyak tawaran-tawaran, jadi tidak perlu pemerintah pusat dalam hal ini Kementeri Pendayagunaan Negara Aparatur dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB),” katanya kepada Senin, Senin (2/3) ).
Kemudian Tentang perubahan 80-20 pemerintah pusat harus pindah ke pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus menyetujui dengan serius.
