Matapapua – Aimas : Sidang paripurna I DPRD Kabupaten Sorong dalam rangka membahas LKPJ Bupati Sorong tahun anggaran 2019 kendati awal pembukaan sidang paripurna tidak dihadiri pimpinan 4 Fraksi, namun tetap berjalan lancar, pada penutupan sidang paripurna yang diawali dengan penyampaian pandangan akhir Fraksi diwarnai dengan aksi walk out oleh pimpinan dan anggota Fraksi Gerindra dan Fraksi Noken Aspirasi.
Lewi Syalubu mewakili Fraksi Gerindra menegaskan agar kedepan sidang LKPJ Bupati Sorong harus disertai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK sehingga pihak legislatif dapat melihat catatan yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan pemerintah daerah.
” Kami sampaikan apresiasi atas LKPJ Bupati Sorong tahun anggaran 2019, terdapat sejumlah catatan yang harus diperbaiki dimasa yang akan datang, RKPD dinas perumahan didistrik Mayamuk di Makbusun dan Makotyamsa berupa peningkatan jalan dan drainase tetapi tidak dilaksanakan, tidak adanya LHP dari BPK” tegas Lewi Syalubu, Sabtu (16/5).
Selain meminta LHP BPK, penolakan Fraksi Gerindra dan Fraksi Noken Aspirasi juga meminta agar penyajian LKPJ dilakukan secara sistematis serta meninjau adanya proyek fisik yang dilaporkan selesai dikerjakan namun dilapangan tidak dikerjakan sama sekali.
