MataPapua, Raja Ampat – Suasana audiensi antara puluhan pedagang Pasar Mbilinkayam dengan DPRK Raja Ampat yang digelar di gedung DPRK, Rabu (16/4/2025), sempat memanas. Para pedagang menyuarakan penolakan terhadap rencana relokasi ke Pasar Wisata Snonbukor yang dinilai tidak strategis dan sepi pembeli.
Audiensi yang semula berjalan tertib mendadak memanas ketika perwakilan pedagang mulai menyampaikan kekhawatiran mereka, terutama setelah tanggapan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Raja Ampat, Syamsuddin Samuel Nimanuho.
Saling tunjuk antara ASN dan beberapa pedagang tak terhindarkan, hingga teriakan—terutama dari ibu-ibu pedagang—pecah di dalam ruangan. Situasi sempat terhenti beberapa menit sebelum akhirnya kembali kondusif setelah anggota DPRK dan Kasatpol PP Apolos Bedes turun tangan menenangkan massa.
Salah satu pedagang, Dasimah, dengan suara lantang menyampaikan keresahan pedagang. Ia mengaku relokasi ke Pasar Snonbukor bukanlah solusi baru. “Kami sudah pernah berjualan di sana saat masa Bupati Marcus Wanma, tapi hasilnya nihil. Sepi pembeli, dagangan tidak laku. Sekarang mau dikembalikan lagi?” katanya dengan nada kecewa.
Ia juga menyoroti tantangan ekonomi saat ini yang semakin sulit. Persaingan dengan toko modern seperti Alfamart dan Indomaret, serta penjual online membuat kondisi pasar semakin lesu. “Kami jualan dari pagi sampai malam, paling dapat Rp200 ribu. Mau makan apa kami kalau pembeli makin sedikit?” ucapnya lirih.
Sementara itu, Kadis Perindag Syamsuddin menjelaskan bahwa keputusan relokasi telah dipertimbangkan dengan matang. Menurutnya, Pasar Snonbukor memiliki akses yang lebih baik dan lebih dekat dengan permukiman warga. Ia menyebut sebagian pedagang juga sudah setuju untuk pindah.
"Kita tidak bicara kepentingan politik. Ini soal penataan dan kemajuan kota. Kapan kita akan berbenah kalau tidak dimulai sekarang?" tegasnya.
Audiensi itu juga dihadiri Wakil Ketua I DPRK Raja Ampat, Yehuda Manggarai, yang memimpin jalannya pertemuan bersama sejumlah anggota dewan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, serta pihak Satpol PP.
Meski belum ada keputusan final, DPRK Raja Ampat berjanji akan menampung semua aspirasi pedagang dan mendorong solusi terbaik agar tidak merugikan pihak manapun.
