SORONG – Guna mengoptimalisasi pelayanan penerbangan dan upaya menekan inflasi transportasi udara, Otoritas Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong Gandeng Pemerintah Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong ditambah kementerian/lembaga vertikal bahas strategi penguatan pelayanan penerbangan.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Hotel Aston Kota Sorong pada Selasa, 30/04/2024 ini bertujuan untuk menyatukan komitmen dan langkah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Barat Daya melalui upaya optimalisasi pelayanan penerbangan di Bandara DEO Sorong sebagai upaya pengendalian laju inflasi tranaportasi udara.
” Dalam rapat lintas sektor ini, ada tiga hal pokok yang dibahas pertama, Bandara DEO Sorong sebagai bandara domestik bisa melayani penerbangan internasional dengan tidak terjadwal. Jadi Kita bisa membuka diri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Barat Daya,” Jelas Kepala Bandara Deo Sorong, Cece Tarya.
Menurut Kabandara DEO Sorong, dimungkinkan untuk membuka penerbangan internasioal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 40 tahun 2023 pasal 41 tentang kebandaraudaraan. Atas kebutuhan tertentu bisa disampaikan kepada Menteri Perhubungan terkiat pelayanan internasional untuk satu bandara domestik.
Menurutnya, untuk mendukung kebutuhan pelayanan penerbangan internasional maka diperlukan adanya keterlibatan pemerintab daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk bagaimana menghadirkan kunjungan wisatawan mananegara di wilayah ini.
” Ini dimungkinkan Jika ada 100 ribu kunjungan wisatawan mancanegara per tahun. Maka perlu adanya sinergitas antar pemerintah provinsi, kabubaten maupun kota,” Ungkapnya
Terkait dengan itu, diperlukan juga fasilitas penunjang untuk mendukung kehadiran wisatawan mancanegara baik hotelnya, transportasi darat, laut dan udara. Ini kerja kita bersama supaya potensi wisata kita bisa maju dan perekonomian Papua Barat Daya pun mengalami peningkatan.
Kemudian, dalam rapat koordinasi, juga dibahas terkait harga tiket transportasi udara. Dalam hal ini perlu diupayakan bagaimana membangun satu kesetaraan keterisian tempat duduk (seat) sehingga maskapai pun merasa nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
” Untuk mengeluarkan kebijakan tentang masalah harga aftur yang menjadi bagian sumbangsi terbesar terhadap tarif tranaportasi udara antara 30 persen hingga 70 persen. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk membangun komunikasi dengan pemerintah pusat demi Terwujudnya harga tiket dan keterisian seat,” Bebernya
Lanjut cece, Kenapa harga aftur di Sorong lebih mahal berkisar Rp16.100 sementara di Bajo dan Lombok Rp13.800, karena sudah disampaika saat diskusi bahwa pusat pengolahan aftur ada di Balongan, kemudian didistribusi ke Ambon lalu selanjutnya baru disebar ke wilayah Indonesia Timur.
Ketika harga aftur di Sorong disamakan harganya dengan Bajo dan Lombok, kata Cece, maka ini akan meredam harga tiket menjadi stabil dan berdampak baik terhadap pengendalian inflasi transportasi udara teratasi secara baik dan maksimal. Selain itu keterisian seat pun harus menjadi perhatian minimal masing-masing maskapai ada keterisian seatnya 70 persen, sehingga pelayanan transportasi udara pun berjalan aman dan lancar.
” Hanya keterlibatan dari seluruh stakeholder khususnya pemerintah daerahlah yang bisa mengupayakan optimalisasi pelayanan penerbangan di Bandara Deo Sorong, ”
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Papua Barat Daya, Viktor Salossa menjelaskan, untuk mengoptimalisasi pelayanan penerbangan di wilayah ini, pemerintah akan terus mendukung langka konkret dari Bandara DEO Sorong
” Terkait dengan kondisi seat maskapai penerbangan di Bandara Deo Sorong tadi kami sudah bahas, nanti pun kita akan terus bahas secara berjenjang di internal pemerintah,” Ujar Viktor Solosa.
Kemudian, terkait harga aftur di Sorong, lanjutnya, sudah ada pintu masuk untuk bisa dibicarakan, karena harga aftur di Labuhan Bajo lebih murah dari Sorong karena di sana ada kawasan ekonomi khusus (KEK) dan proyek strategis nasional (PSN).
” Jadi dua komponen itu juga ada di Papua Barat Daya, saya pikir ini sudah ada pintu masuk untuk dibicarakan,” Bebernya.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sangat mengharapkan kolaborasi dan kerja sama sesuai dengan motto provinsi ke-38 “Kitorang Kuat Karena Kitorang Satu”.
