Matapapua – Aimas : Sejak direncanakan tahun 2013 yang lalu, pemerintah Kabupaten Sorong mengharapkan perhatian khusus pemerintah pusat terkait dengan pembangunan Bandara Segun, maupun pembangunan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Sorong. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Staff Khusus Kementerian Perhubungan di Ruang Pola Kantor Bupati Sorong, Senin (10/8).
Staff Khusus Menteri Perhubungan Bidang Keamanan Kemaritiman, Mayjen TNI Mar (Purn) Buyung Lalana dalam kunjungan bersama tim melihat langsung kondisi dilapangan, serta mengikuti penyampaian paparan permasalahan mengenai infrastruktur di Kabupaten Sorong.
Menurut Buyung, letak strategis Sorong sehingga digadang-gadang sebagai pintu gerbang wilayah timur, oleh sebab itu, perlu infrastruktur yang mampu menampung kebutuhan dan keperluan untuk wilayah timur, termasuk dengan ketersediaan komoditi dan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Saya hanya memotivasi agar lahan yang subur ini perlu untuk dimanfaatkan, sehingga tidak hanya untuk kecukupan pangan, tetapi juga dapat meningkatkan ekonomi dengan pengiriman ke luar” ucapnya.
Permasalahan yang terjadi, diharapkan untuk dapat dikoordinasikan dengan staff khusus Kementerian Perhubungan, dengan harapan masalah yang terjadi dapat segera diselesaikan.
Sementara itu, Wakil Bupati Sorong menyampaikan keberadaan Bandara Segun saat ini sangat penting untuk diwujudkan sebagai bandara internasional di wilayah timur Indonesia, dilihat dari luas lahan yang disediakan untuk pembangunan Bandara Internasional maupun kebutuhan perjalanan ibadah untuk masyarakat di wilayah timur.
“Selama ini embarkasi haji dilakukan di Makassar untuk wilayah Papua, Papua Barat, Maluku Utara, termasuk perjalanan ke Yerusallam. Dengan adanya Bandara Internasional, ini bisa sedikit menekan cost perjalanan” terang Suka Harjono.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Wakil Bupati Sorong mengharapkan adanya dukungan dari Pemerintah Pusat untuk membentuk aturan yang komperhensif dari Kementerian Perhubungan dan juga tidak terlepas dari dukungan Gubernur Papua Barat.
Sementara itu, dijelaskan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong, Ir. Natanael, lahan yang dibutuhkan Pemerintah Pusat untuk pembangunan Bandara Segun yakni 240 Ha, namun Pemerintah Kabupaten Sorong menyerahkan 400 Ha dari total lahan yang ada yakni 2.500 Ha.
“400 Hektar lahan akan kami serahkan ke Kementerian Perhubungan, seluruhnya telah dibebaskan, sementara 2.100 Hektar, untuk backup area, untuk ganti rugi lahan sendiri telah diselesaikan dengan anggaran kurang lebih Rp15 Miliar. Namun, pengurusan sertifikat membutuhkan anggaran sebesar Rp1 Miliar yang menjadi kendala jika dianggarkan dalam APBN perubahan maka Pemerintah Pusat hanya perlu membayar sertifikatnya dan langsung diserahkan” kata Natanael.
Ditambahkan, pengurusan amdal dan semua studi telah selesai dilakukan pada Tahun 2013. Adapun APBN melaksanakan kegiatan dengan dana Rp10 M, sehingga dana kumulatif hingga Tahun 2016 sebanyak Rp110 Miliar.
Adapun jarak Bandara Segun ke Kota Sorong seharusnya 80 Km, namun telah diperpendek menjadi 45 Km. Sementara jarak dari Kantor Bupati Sorong menuju Segun kurang lebih 26 Km, pembangunan Bandara Segun, bukan untuk bersaing dengan Bandara Domine Eduard Osok (DEO) melainkan untuk mengantisipasi stuck yang kemungkinan terjadi pada Bandara DEO 10 tahun kedepan.
