Sorong : Dukungan pemerintah ditingkat Kabupaten dan Kota terhadap roda pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya menjadi suatu bentuk sinergi atas kehadiran provinsi baru tersebut, tidak hanya berupa anggaran, Provinsi ke-38 di Indonesia inipun membutuhkan 1.057 pegawai agar dapat mendukung jalannya pemerintahan dan berdasarkan kesepakatan dan petunjuk Kementerian Dalam Negeri, pemerintah Kabupaten dan kota berkewajiban memutasi pegawai agar dapat membantu berbagai kegiatan pemerintahan.
Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli saat ditemui disela-sela pelaksanaan kegiatan rapat kerja Kepala Daerah se-Papua Barat Daya dalam membahas perencanaan keuangan dan dan kepegawaian di Vega Hotel mengatakan, berdasarkan jumlah keseluruhan kebutuhan pegawai 1.057, dibagi untuk semua Kabupaten dan Kota, maka pegawai yang dimutasi dari setiap Kabupaten maksimal 150 pegawai, dan Kabupaten Sorong Selatan kata Samsudin Anggiluli telah mengirimkan usulan 37 pegawai untuk tahap pertama, dan akan disusul ketahapan selanjutnya.
” Sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri untuk kepegawaian di Papua Barat Daya ini atau provinsi yang baru itu pegawai yang harus ada di sana itu kan 1.057 kita ada lima Kabupaten satu kota jika dibagi itukan 150, ini sudah tahap pertama, ini kami sudah mengirim 37 pegawai, nah itu kami lihat yang terbaik yang kami kirim dan kami tahap kedua sampai ketiga akan dikirim sampai 150, dan Insya Allah nanti tahun ini kita bisa sampai selesai nanti 150 pegawai, sebenarnya tidak bertahap, tapi yang pertama 37, ya sementara lagi disiapkan untuk pelantikan nanti akan ada lagi mungkin 50 atau 70 atau bisa juga langsung ya sisanya itu kita langsung kirim semuanya” kata Samsudin Anggiluli.
Disinggung soal akankah mutasi pegawai Sorong Selatan ke Papua Barat Daya akan mengganggu aktivitas pemerintahan, Samsudin Anggiluli menyatakan tidak mengganggu, sebab pemerintah Sorong Selatan mendapat quota 800 calon pegawai ditahun 2023 ini, sehingga mutasi pegawai Sorong Selatan ke kantor pemerintah Provinsi Papua Barat Daya secara langsung dapat segera diisi dengan calon pegawai dimaksud.
” Pasti mengalami pengurangan tapi kita tahun kemarin kan kita dapat formasi juga kita, dapat formasi kurang lebih 800 untuk seleksinya nanti ditahun 2023″ ujar Samsudin Anggiluli.
Berdasarkan data, kebutuhan pegawai pemerintah Provinsi Papua Barat Daya masih terus dilakukan pendataan secara berkelanjutan, dan hingga saat Raker Bupati – Wali Kota bersama Gubernur Papua Barat Daya, daftar nama calon pegawai Papua Barat Daya belum diumumkan dan masih menunggu penyerahan daftar nama calon pegawai yang akan menjalani mutasi.
