MataPapua,Sorong – Puluhan Perwakilan Masyarakat Adat Pulau Gag dan Suku Kawei Kabupaten Raja Ampat mendatangi Kantor Gubernur Provinsi Papua Daya dan Kantor PT. Gag Nikel untuk menuntut hak royalti mereka yang tidak terbayarkan sejak tahun 2018.
Dalam penyampaian aspirasi Masyarakat Adat Pulau Gag dan Suku Kawei terungkap bahwa selama PT. Gag Nikel kembali beroperasi di Pulau Gak Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat masyarakat adat hanya diberikan songkok (peci) dan sejadah.
Fernando Ginuni yang diberikan kuasa untuk menangani permasalahan tersebut mengakui sejak 2018 hingga 2024, hak masayarakat pemilik wilayah tambang tidak pernah diberikan.
“Ini aneh bin ajaib, kok ada tuan rumahnya namun hanya jadi penonton. Mereka tidak menuntut banyak, hanya hak mereka saja tolong dibayarkan,” ucap Fernando Ginuni, Selasa (6/8/2024).
Menurut pria yang akrab disapa Nando ini, terungkap adanya setoran aktif yang dilakukan PT. Gag Nikel ke Pemerintah Kabupaten Raja Ampat namun tidak sampai kepada masyarakat pemilik hak ulayat.
“Sungguh miris, masyarakat hanya diberikan peci dan sajadah untuk mengambil hati mereka. Ini tidak sebanding dengan hasil tambang yang mencapai trilyunan rupiah. Siapa penikmat uang tambang dari PT. Gag Nikel ini. Masyarakat sudah susah dibikin tambah susah apalagi terus diberikan janji janji kosong,” sesalnya.
Sementara dalam penyampaian aspirasi yang dibacakan Kepala Suku Maya Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya, Mathius Zeth Samagita ada 5 (lima) poin yaitu :
1. Masyarakat Adat Suku Kawei dan Masyarakat Pulau Gag tempat beroperasinya PT. Gag Nikel belum menerima dana royalti mulai sejak dieksplorasi (2018) hingga saat ini (2024) sebesar 550 miliar bahkan sudah melebihi.
2. Tidak ada pembangunan yang dilakukan berdasarkan bagi hasil dari PT. Gag Nikel.
3. Masyarakat miskin di atas wilayah tambang nikel, kami minta gubernur segera menyelesaikan masalah ini dalam kurun waktu 2 minggu.
4. Apabila tidak ada penyelesaian pembayaran kami sesuai dana royalti maka kami akan menutup sementara aktivitas PT. Gag Nikel di Pulau Gag.
5. Kami minta PT. Gag Nikel segera memfasilitasi masyarakat adat ke Jakarta untuk bertemu Menteri Bahlil dan BUMN.
Penyampaian aspirasi di Kantor Gubernur Papua Barat Daya sendiri, masyarakat adat ditemui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Pertambangan dan ESDM Suroso, sementara penyampaian aspirasi di Kantor Perwakilan PT. Gag Nikel di Jalan Mambruk, masyarakat adat ditemui oleh Edwin.
“Ini demo baru pertama kali sejak Provinsi Papua Barat Daya ini berdiri dan kami langsung akan menyampaikan aspirasi ini ke Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad untuk segera dibahas dan ditindaklanjuti,” janji Suroso.
