Matapapua – Fef : Sebagai dampak perpindahan ibu kota ke fef, masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli Tambrauw khususnya di Distrik Sausapor menyampaikan aspirasinya saat melakukan aksi demo terhadap Pemerintah Kabupaten Tambrauw mengenai dukungan terhadap kajian ulang kelayakan ibu kota Kabupaten Tambrauw dan mendorong pelaksana musyawarah adat Tambrauw. Aksi demo tersebut berlangsung di halaman Kantor Bupati Tambrauw. Selasa (21/01)
Sejumlah aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Koordinator Lapangan, Tonce Mambrasar diserahkan langsung kepada Bupati Kabupaten Tambrauw, Gabriel Asem yang di dampingi Sekda Engelbertus Kocu, Asisten I, Saur Situmorang dan beberapa Kepala OPD.
Penyampaian 23 aspirasi diantaranya terkait dukungan terhadap kajian ulang kelayakan ibu kota Kabupaten Tambrauw yang mengacu pada Undang-undang nomor 04 Tahun 2014 tentag pembentukan Kabupaten Tambrauw dan belum adanya musyawarah adat untuk menentukan titik sentral agar dapat mengakses keseluruh wilayah Kabupaten Tambrauw.
Kemudian, revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tambrauw 2019-2029 oleh Bapeda Kabupaten Tambrauw dan vakultas Kehutanan UNIPA, selanjutnya berkaitan dengan kemanusiaan terkait jaminan kelayakan oleh negara sebab area Fef tersebut rawan bencana.
” Belum siap sarana prasarana terutaman kebutuhan air dan tempat tinggal dan kesulitan bahan makanan” Ungkapnya saat membacakan aspirasi.
Nonce Mambrasar menambahkan, segera menyelenggarakan musyawarah adat, meminta kepada DPRD Kabupaten Tambrauw untuk mengevaluasi penggunaan anggaran Ibu Kota Fef sebagai ibu kota kabupaten, menolak Kantor Dinas Perhubungan dan Kantor Distrik Sausapor untuk poin persiapan Tambrauw.
Aspirasi lainnya terkait permintaan masyarakat kepada DPRD Tambrauw untuk mengontrol dan mengevaluasi pengurangan APBD oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw, kemudian segera memberikan biaya siswa secara penuh kepada anak asli Tambrauw dan memberikan pendidikan gratis 9 tahun tingkat SD, SMP dan SMA.
Perbaikan jalan dari Distrik Morait sampai ke Distrik Kwor guna menunjang transportasi dalam pelayanan, menyediakan layanan listrik selama 24 jam dan menyerahkan layanan listrik kepada PLN dan mengevaluasi pembangunan PLTMH Warabiyai baik amdal dan penggunaan dana dalam pembangunan PLTMH tersebut.
