SORONG – Peringatan hari buruh atau dikenal dengan istilah May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei setiap tahun sudah menjadi rutinitas kaum buruh selalu menggelar aksi dami menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah baik pusat maupun daerah.
Namun tahun ini berbeda, 3 serikat yakni Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Papua Barat dan Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Papua Barat dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen tidak melakukan aksi damai di jalan melainkan menyampaikan aspirasi buru melalui surat resmi.
Ketua koordinator wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Papua Barat Daya, Louis Dumatubun menyampaikan ungkapan terima kasih kepada pemerintah daerah karena telah menyetujui permintaan pihaknya dimana telah menetapkan Hari Buruh sebagai hari libur nasional.
” Di hari buruh ini kami tidak merayakan apa-apa atau kami tidak melakukan aksi damai di jalan tetapi kami hanya ingin merayakan dengan menyurat secara resmi kepada pemerintah yang berwenang untuk menyampaikan aspirasi kaum buruh,” Ungkapnya
Dirinya menegaskan bahwa, jika ada aliansi yang melakukan aksi di jalan pada hari Buruh Nasional besok atau May Day, itu mengatasnamakan pribadi bukan mengatasnamakan KSBSI atau serikat buruh.
” Kami sudah menyurat ke pihak keamanan yaitu, Polda Papua Barat, Polresta Sorong Kota dan dandim serta pemerintah daerah, untuk kabupaten kami belum sempat kasih tetapi tetap akan kami berikan surat. Isi surat bahwa serikat buru kami tidak akan melakukan aksi damai. Tetapi kalau mau memberikan aspirasi silahkan tetapi dengan surat resmi,” Tandasnya
Hal senada juga disampaikan Luis Hans Waruni, Ketua KSBSI Papua Barat Daya. Menurutnya, pihaknya juga sepakat untuk tidak melakukan aksi dami di jalan melainkan memberikan surat resmi untuk menyampaikan aspirasi kaum buruh.
” Terkait memperingati hari Buruh Nasional atau May Day kita lihat sejarahnya sangat membawa pengaruh buruk yang banyak minat semangat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kaum buruh. Namun kami sangat membatasi long mars atau aksi di jalan, kalaupun ada mungkin semacam bakti sosial, ” Ungkapnya.
Lanjutnya, tahun ini pihaknya tidak lakukan aksi di jalan karena melihat ketidaknyamanan buruh sehingga aksi pihaknya memutuskan untuk fokus menyampaikan beberapa aspirasi melalui surat resmi.
” Ada tiga aspirasi yang disampaikan dalam bentuk surat, pertama membentuk lembaga kerja sama (LKS) di tingkat provinsi, kedua PHI harus hadir, apalagi sudah terbentuk Provinsi Papua Badat Daya, ketiga meminta pemerintah daerah memberilan kebijakan kenaikan upah buruh berdasarkan pertumbuhan ekonomi di daerah ini,”
Sementara itu pada kesemlatan yang sama Salim H. Nur selaku ketua Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSNPI) Papua Barat Daya menyampaikan bahwa, pihaknya sudah membentuk tim gabungan dari beberapa serikat buruh untuk membentuk panitia pelaksanaan May Day Tahun 2024.
” Insya Allah kami Akan laksanakan pada tanggal 3 Mei 2024 di Hotel Vega Sorong untuk Menyampaikana aspirasi kami. Kami berjuang keras agar penetapan UMP tahun 2024-2024 harus melalui survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Artinya begini, kita harus membuktikan bahwa upah seorang pekerja dalam 1 bulan akumulasihnya berapa. Tetapi kalau kita pakai rumus peraturan pemerintah daerah (PP) daerah nomor 51 itu kasihan teman-teman buruh pas-pasan,” Tandasnya.
Untuk itu, pihaknya berencana melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk mendongkrak UMP Papua Barat Daya karena ini derah otonomi khusus.
