MataPapua,Sorong - Rapat Koordinasi Program Nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepala daerah dan forkopimda se-Provinsi Papua Barat Daya, digelar di Hotel Rylich Panorama Kota Sorong, Selasa (14/1/2025).
Kepala Bapperida Papua Barat Daya, Rahman, sebagai moderator di sesi I rakor tersebut menyimpulkan sejumlah poin diantaranya identifikasi prioritas daerah, sinergi dan kolaborasi multi pihak dan pembentukan satgas percepatan program yang dicetus oleh Presiden Prabowo.
"Kita perlu melakukan identifikasi prioritas daerah, dimana terdapat adanya intervensi yang insentif terutama wilayah-wilayah tingkat stunting tinggi dan aksesibilitas rendah. Kemudian perlu kolaborasi semua pihak untuk mengatasi kendala, baik dari segi logistik, dapur, dan infrastruktur," terang Rahman.
Ia menambahkan, mengenai satuan tugas (satgas), perlu segera dibentuk untuk menangani hal-hal tehnis pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara usai rapat koordinasi ini, seluruh kepala daerah beserta forkopimda di Provinsi Papua Barat Daya, menyepakati 6 hal yaitu :
- Pemprov dan pemkab/kota menyepakati untuk mendukung program nasional MBG dengan menyiapkan dukungan anggaran dari masing-masing APBD dengan sasaran progam:
a. Peserta didik (TK,SD,SMP,SMA/SMK)
b. Anak usia balita
c. Ibu hamil
d. Ibu menyusui - Program MBG disinergikan dengan program Sekolah Sepanjang Hari (SSH).
- TNI, Polri dan stakeholder turut mendukung suksesnya program MBG.
- Pemda kabupaten/kota mendukung pengadaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPT) dan ketahanan pangan.
- Rapat evaluasi program MBG dilaksanakan setiap triwulan atau sesuai kebutuhan.
- Pembentukan satuan tugas (satgas) di provinsi dan kabupaten/kota sebagai wadah koordinasi untuk mempermudah pelaksanaan MBG, terdiri dari unsur pemerintah, TNI, Polri, dan Stakeholder lainnya.
Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa'ad mengharapkan satgas agar segera terbentuk untuk melaksanakan program ini.
"Pesan dari bapak presiden jangan terlalu banyak diskusi dan bertemu terus-terusan. Eksekusi yang harus diperbanyak," tegasnya.
Musa'ad menyampaikan untuk hasil dari rakor besar program nasional MBG Papua Barat Daya ini, segera dikoordinasikan dan membangun komunikasi dengan Badan Gizi Nasional.
"Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus menghadirkan orang ahli dan pembentukan dapur juga perlu memperhatikan akses," pungkasnya.
Bertindak sebagai narasumber dalam rakor ini diantaranya anggota BP3OKP, Otto Ihalauw, Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Gatot Haribowo, Pangdam XVIII/Kasuari diwakili Kasiter Korem 181/PVT Kolonel Inf. Prasetyo Djoko, Direktur Wilayah I Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Kolonel Czi. Wahyu Widisetyana, dan Ketua Tim Reguler Dana Otonomi Khusus Kementerian Keuangan RI, Ardimansyah.