MataPapua, WAISAI – Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, melontarkan peringatan keras terkait penyusunan program dan anggaran yang dinilainya masih menggunakan pola lama, penuh dengan titipan dari pihak luar. Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang masuk dalam perencanaan harus berasal dari dinas terkait, bukan usulan dari kontraktor yang tidak jelas asal-usulnya.
“Dinas harus tahu semua kegiatan yang disusun. Jangan ada yang bilang ini titipan TAPD. Ko bisa-bisanya kontraktor usul ke tim? Ini sangat tidak masuk akal,” tegas Orideko dalam pernyataannya.
Bupati mengaku akan menurunkan tim audit investigasi jika masih ditemukan praktik-praktik seperti ini dalam penyusunan anggaran. Ia menegaskan bahwa visi-misinya melalui Ormas (Orideko-Mansyur) adalah menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari permainan anggaran.
1 Triliun APBD Tak Terlihat Hasilnya
Orideko juga menyoroti buruknya kualitas pembangunan di Raja Ampat meskipun alokasi APBD daerah tersebut mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Ia membandingkan dengan daerah lain yang memiliki anggaran jauh lebih kecil namun pembangunan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Dulu anggaran kita belum sampai 1 triliun tapi pembangunan cepat karena kerja kita fokus. Sekarang, anggaran besar tapi hasilnya tidak terlihat. Ini karena kita tidak kerja sesuai jalur,” sindirnya.
Ia menilai hambatan pembangunan bukan semata karena kurangnya dana, tetapi karena pola kerja birokrasi yang lamban, tidak terarah, dan disusupi oleh kepentingan luar.
ASN Diminta Fokus Kerja, Bukan Layani Titipan
Bupati kembali menekankan agar seluruh ASN bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi, serta menjauhkan diri dari praktik yang merusak sistem. Ia tak segan memberikan sanksi hingga memproses secara hukum jika terbukti terjadi penyalahgunaan dalam penyusunan anggaran.
“Raja Ampat ini kaya, anggarannya besar. Tapi kalau cara kerjanya seperti ini, hasilnya tidak akan pernah maksimal. Ini saatnya kita berubah,” pungkasnya.
