Matapapua – Aimas : Aksi demo damai untuk menyampaikan aspirasi atas penolakan rancangan undang-undang oleh DPR RI juga dilakukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Sorong, Jum’at (27/9) dimulai dari alun-alun Aimas menuju gedung DPRD Kabupaten Sorong.
Selain mengkritik revisi undang-undang KPK, rancangan KUHP mahasiswa juga mengkritik kebijakan kenaikan biaya iuran Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) kesehatan, dimana kenaikan ini sangat memberatkan masyarakat terutama dengan jumlah anggota keluarga yang banyak.
” Kami dengan tegas meminta agar Presiden Joko Widodo membatalkan UU KPK yang telah disahkan, membatalkan pembahasan RUU KUHP dan meminta agar pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS kesehatan karena sangat memberatkan warga karena pemerintah seharusnya menyiapkan fasilitas pendukung kesehatan” kata Muhammad Kukuh Setiawan, mahasiswa STAIN Sorong saat membacakan pernyataan sikap dihadapan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sorong serta Forkompimda.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sorong, Adam Klouw saat menemui peserta aksi demo mengapresiasi penyampaian aspirasi yang disampaikan mahasiswa, melalui kesempatan tersebut pihaknya akan meneruskan aspirasi yang disampaikan ke DPR RI agar mendapat perhatian.
“Kami sampaikan apresiasi atas kedatangan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, kami akan tindak lanjuti aspirasi mahasiswa ini ke DPR RI, tapi pagi tadi Presiden Joko Widodo sudah menyatakan menunda pembahasan RUU yang sedang dibahas DPRD” kata Adam Klouw.
Aksi mahasiswa berlangsung aman dengan pengawalan ketat dari Kepolisian, kendati hujan deras mengguyur sekitar DPRD Kabupaten Sorong aksi tetap berjalan dimana Ketua dan sejumlah DPRD turut hujan-hujanan menerima peserta aksi.
