Matapapua – SORONG : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menggandeng Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan seluruh daerah penghasil migas melalui focus group discussion (FGD), guna meningkatkan sinergitas dalam pengelolaan industri migas. Kamis, (09/03/2023)
Kepala Perwakilan SKK Migas Papua Maluku Subagyo menjelaskan, pelaksanaan FGD ini betujuan untuk membangun kolaborasi dengan Pemprov Papua Barat Daya sebagai daerah penghasil migas, sekaligus memastikan kegiatan operasi migas dapat berjalan lancar.
![](https://matapapua.com/wp-content/uploads/2023/03/IMG-20230310-WA0003-1-300x175.jpg)
“Maka FGD ini sangatlah penting, sebab SKK Migas harus berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk bersama-sama memastikan kelancaran produksi industri hulu migas sebagai proyek strategis nasional berjalan lancar,” Ujar Subagyo.
Menurut Subagyo, kelancaran kegiatan produksi industri hulu migas tentunya akan meningkatkan citra investasi positif bagi hulu Migas di daerah. Sehingga membangun kemitraan antara SKK Migas dengan pemerintah daerah sangatlah penting dan dibutuhkan.
Dia menjelaskan, sebab dukungan yang diberikan kepada industri hulu migas dalam bentuk insentif non fiskal akan memberikan kontribusi baik kepada daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Apalagi saat ini industri hulu migas masih memegang peran strategis dalam pembangunan nasional, maka relasi dan kerja sama dengan pemerintah sangat dibutuhkan,” kata Subagyo
Untuk itu, dalam pelaksanaan kegiatan operasional, SKK Migas terus berupaya untuk melakukan berbagai perbaikan pengelolaan serta menciptakan budaya anti suap. Hal ini sebagai wujud implementasi, SKK Migas juga telah berhasil mempertahankan sertifikasi ISO SNI 37001 sistem manajemen anti penyuapan.
Discussion about this post