“Ini hanya masalah mis komunikasi antar Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit, jadi dalam 1 atau 2 hari ini, harus segera di realisasikan sebelum kami membahas ABPD tahun anggaran 2025”
MataPapua,Sorong – 7 dari 35 anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya yang mendapat wilayah kunjungan kerja di Kabupaten Sorong Papua Barat Daya, yakni Zeth Kadakolo (Ketua Tim), Ranley H.L. Mansawan, Iim Abdul Hosim, Danny Mamusung, Frengky Baru, Syahrullah Salaten, dan Arifin. S, mendatangi sejumlah lokasi di wilayah tersebut.
Kunker dan monitoring yang dilakukan selain guna mendapatkan informasi detail dan permasalahan melalui hearing, juga untuk melihat langsung proyek-proyek di Kabupaten Sorong menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024.
Terhitung ada 6 lokasi di Kabupaten Sorong menjadi fokus kunker perdana ini, yaitu Rumah Sakit Rujukan J.P. Wanane, Proyek Talud SP 2, Proyek Peningkatan Jalan Jeflio, Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Majaran, Pelabuhan Perikanan Katapop, dan Proyek Jalan Aspal Klayili Kabupaten Sorong.
Ketua Tim Kunker dan Monitoring, Zeth Kadakolo mengungkapkan untuk 4 (empat) lokasi proyek yang menggunakan dana APBD PBD TA 2024, 3 lokasi proyek antara lain Proyek Peningkatan Jalan Jeflio, Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Majaran, dan Proyek Jalan Aspal Klayili Kabupaten Sorong masih dalam tahap pengerjaan, sementara proyek talud di SP 2 perlu ada lanjutan demi mengatasi banjir di areal tersebut.
“Proyek di tiga lokasi masih terus dikerjakan penyelesaiannya oleh dinas terkait dan kami harap dapat segera rampung. Sementara untuk pengerjaan talud di SP 2, kami akan mendorong agar dilanjutkan di tahun anggaran 2025,” ungkap Zeth Kadakolo.
Selain mengunjungi lokasi proyek, Tim Kunker dan Monitoring DPR PBD untuk wilayah Kabupaten Sorong, juga melakukan hearing dengan pimpinan dan pengelola RS Rujukan J.P Wanane KM 22 serta pengelola pelabuhan perikanan Katapop.
Dalam hearing dengan pimpinan RS Wanane, ditemukan beberapa permasalahan di antaranya terkait minimnya anggaran pengelolaan rumah sakit, perlu adanya peremajaan alat kesehatan (alkes) demi menunjang kinerja serta belum diterimanya dana hibah dari pemprov melalui Dinas Kesehatan Papua Barat Daya.
“Untuk dana hibah yang belum diterima pihak rumah sakit, kami akan mendorong itu agar segera diberikan. Ini hanya masalah mis komunikasi antar Dinas Kesehatan pihak rumah sakit, jadi dalam 1 atau 2 hari ini, harus segera di realisasikan sebelum kami membahas ABPD tahun anggaran 2025,” tegas Zeth Kadakolo.
Ia menambahkan, jika dana hibah tidak diberikan maka sangat merugikan pihak rumah sakit dikarenakan dana tersebut akan di kembalikan ke Kas Daerah.
Untuk kunjungan kerja dan monitoring di Pelabuhan Perikanan Katapop, Zeth Kadakolo mengungkapkan, ada 3 temuan yang perlu diselesaikan segera.
“Pelabuhan perikan ini punya potensi besar untuk mendongkrak PAD provinsi, namun belum adanya penyelesaian tanah adat dari pemerintah kepada pemilik hak ulayat sejak tahun 2006 dan juga belum adanya regulasi tentang pungutan sewa (retribusi) bagi pihak investor sehingga perlu di buatkan perda untuk mengatur itu,” ucapnya.
Ia menuturkan jika semuanya telah diselesaikan maka pihaknya akan segara mendorong pelengkapan nomenklatur terkait status pelabuhan perikanan dengan pejabat yang ditempatkan.
