Matapapua,Waisai– Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten (DPRK) Raja Ampat,Dalam hal ini komisi I diminta segera memanggil kepala dinas pendidikan kabupaten Raja Ampat terkait Ratusan Guru P3K yang gajinya belum terbayarkan.
Hal tersebut,disampaikan tokoh Intelektual Muda Raja Ampat Dr. Muhammad Gozali Tafalas SE, M. Si Tentang Gegap Gempita perayaan Hut Raja Ampat Ratusan guru pppk belum Terima Gaji.
Menurut Gozali Tafalas peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia telah menjadi konsentrasi pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu upaya yang dilakukan yakni meningkatkan kualitas sistem pendidikan baik kurikulum maupun tenaga pengajar.
“Kualitas guru yang baik diyakini akan mendorong peningkatan kualitas SDM Indonesia teristimewa karena bonus demografi. Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksudkan diatas peran serta guru sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan sangat menentukan” Ujar Tafalas
Pada dasarnya guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai ujung tombak dalam mencapai prestasi dan peningkatan mutu pendidikan yang
dengan “ goal akhir” adalah meningkatnya kualitas peserta didik yang akan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia seutuhnya, ucap Staf Ahli Sekwan DPRK Maybrat, senin(13/5/2024).
Ketiga komponen bertanggung jawab dalam hal peningkatan mutu dan prestasi, berangkat dari uraian diatas dengan melihat berita di media online yang berjudul Dibalik Gegap Gempita Perayaan Hut Raja Ampat, Ada Ratusan Guru PPPK Belum Terima Gaji Minggu, 12 Mei 2024 – 11:02 WIB yang mana bila berita ini benar adanya, maka sangat disayangkan karena Pada dasarnya guru, kepala sekolah dan pengawas
sekolah sebagai ujung tombak dalam mencapai prestasi dan peningkatan mutu dalam menuju Raja Ampat yang bermartabat.
“Dana Pendidikan yang digelontorkan setiap tahun yang tercermin di dalam APBD khususnya untuk Dinas Pendidikan bisa mencapai 30% yang bersumber dari DAU, Otsus dan sumber -sumber lainya semestinya hal ini tidak boleh terjadi, untuk itu saya berharap agar pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab semestinya dapat menjalankan fungsinya dengan baik terutama.DPRK Raja Ampat untuk meningkatkan fungsi pengawasan dalam hal ini komisi yang bermitra dengan Dinas Pendidikan untuk lebih menjalankan fungsinya sehingga kedepan hal seperti ini tidak terjadi.
Langkah yang dapat dilakukan oleh DPRK Raja Ampat adalah segera memanggil Kadis Pendidikan untuk memberikan penjelasan agar berita ini tidak menjadi komoditas politik bagi
pihak-pihak yang punya kepentingan politik dalam pemilukada yang dilaksanakan pada bulan November yang akan datang. Terlepas dari berita ini kita harus mengakui bahwa banyak prestasi yang telah dicapai pemerintah Kabupaten Raja Ampat di usia yang ke 21 tahun dibawa kepemimpinan AFU.
“saya masih punya harapan serta kepercayaan yang besar bagi Pemerintahan Raja Ampat yang dinahkodai Bupati AFU mampu untuk menyelesaikan persoalan ini.
Yang paling penting adalah bahwa semua stakeholder yang bertanggung jawab terhadap persoalan pendidikan harus bergandengan tangan agar kedepan hal ini tidak terjadi lagi dan pendidikan harus menjadi prioritas penting dalam membangun Raja Ampat,”Imbuhnya.
Matapapua,sudah mencoba menghubungi kepala dinas pendidikan Raja Ampat untuk meminta konfirmasi mengenai Ratusan Guru P3K Gajinya Belum Terima Tersebut,belum memberikan jawaban.