Merauke (Mata Papua) – Program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI) tahun anggaran 2023 di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan tuntas dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan kelompok petani.
Hasil pekerjaan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi tahun anggaran 2023 tersebut diserah terimakan dari Balai kepada kelompok petani Merauke, Rabu (13/12) disaksikan Bupati Romanus Mbaraka dan juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Merauke Magdalena Tanga dalam sambutannya mengatakan bahwa P3-TGAI merupakan program padat karya untuk masyarakat. Dimana masyarakat yang menentukan lokasinya, masyarakat yang merencanakan, masyarakat yang menggunakan anggarannya, dan masyarakat sendiri yang melakukan kegiatannya.
Dia menyampaikan bahwa Merauke merupakan lumbung padi di tanah Papua sehingga program padat karya seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat petani di Kabupaten Merauke demi peningkatan taraf hidup.
Menurut dia, daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan sudah pasti perkembangan pembangunan akan semakin pesat. Karena itu, bila tata guna air irigasi tidak diprioritaskan dikhawatirkan lahan-lahan pertanian akan dialihkan menjadi pemukiman.
Dikatakan bahwa P3-TGAI tahun anggaran 2023 di lakukan pada 24 lokasi yang tersebar di Distrik Jagebob, Seremayam, Tanah Miring, Kurik dan Semangga.
“Semoga dengan kehadiran Wakil Ketua Komisi V DPR RI Bapak Roberth Rouw pada penyerahan hasil pekerjaan ini tahun depan kita mendapatkan anggaran yang lebih geser lagi untuk program irigasi yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Bupati Merauke Romanus Mbaraka yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa bicara Merauke sebagai lumbung pangan membutuhkan dukungan yang besar baik itu infrastruktur pendukung sektor pertanian maupun pemberdayaan petani.
“Kemampuan petani harus ditingkatkan, kita butuh irigasi yang memadai, butuh jalan yang baik menuju sentral-sentral produksi,” ujarnya.
Karena itu, kata Bupati, pemimpin di daerah harus mengerti bahwa sumber-sumber dukungan didapat dari mana sehingga dilakukan komunikasi.
“Salah satu contoh melakukan komunikasi dengan Departemen lintas pemerintahan bahkan dengan legislatif DPR RI sehingga mendapat dukungan penganggaran agar program di daerah tetap lancar demi kesejahteraan masyarakat,” tambah dia.
