Matapapua – Raja Ampat : Pemerintah Propinsi Papua Barat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) mengapresiasikan Pemerintah Kabupatennya Raja Ampat atas program pencapaian yang berhasil memberikan perlindungan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di Raja Ampat.
Selain, pekerja bukan penerima upah, BPJAMSOSTEK Propinsi Papua Barat, bersama BPJAMSOSTEK Cabang Raja Ampat, menyerahkan plakat penghargaan kepada kedua perusahaan yakni PT. Gag Nikel, dan Resort Raja Ampat Divers Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat, Senin (8/3) bertempat di Gedung Pari Convention Center (PCC), Waisai Raja Ampat.
Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Propinsi Papua Barat Mintje Wattu dalam sambutanya memperkenalkan bahwa Raja Ampat sebagai barometer bagi pelaksanaan jaminan sosial pekerja bukan penerima upah di Indonesia dengan tingkat kesadaran yang sangat besar untuk bisa terlindungi oleh BPJAMSOSTEK.
” Penilaian itu terbukti,bahwa sejumlah Pekerja bukan penerima upah di Raja Ampat telah meningkat di tahun ini mencapai 20.000 orang, belum termasuk dengan para honorer dan karyawan perusahaan-perusahaan
yang ada di kawasan daerah Raja Ampat ” kata Mintje Wattu
Ini menjadi contoh bagi daerah lain, sebab telah melindungi 20.000 orang masyarakat, dan honorer pekerja bukan penerima upah yang mana telah tertuang dalam Perda No. 11 tahun 2017, isinya memberikan perlindungan kepada aparatur Kampung, honorer dan pekerja bukan penerima upah (Petani, Nelayan) di Raja Ampat.
” Pada prinsipnya, BPJAMSOSTEK ini membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah kabupaten Raja Ampat,dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, dan kami berharap komitmen Bupati Raja Ampat terkait Inovasi ini, agar ditingkatan lagi terutama Kerjasama BPJAMSOSTEk dengan Pemerintah daerah maupun DPRD ini agar bersama sama melindungi masyarakat raja ampat” ucapnya.
Lanjut mintje sekaligus menutupi rangkaian acara, ”kami atas nama pemerintah propinsi Papua barat, mewakili gubernur, menyampaikan terima kasih atas inisiatif, serta inovasi yang luar biasa dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat, untuk bagaimana bisa melindungi masyarakatnya” tutup Mintje Wattu.
