RAJA AMPAT (Matapapua)–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi Pembahasan Anggaran Pemilu dan Pilkada tahun 2024.
Rapat koordinasi yang meliputi pembahasan anggaran berlangsung kurang lebih selama 3 hari senin 23–25 oktober 2023.di salah satu Resort di Raja Ampat.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya Andarias Daniel Kambu,ketika membuka kegiatan tersebut menjelaskan bahwa kegiatan hari ini adalah terkait pembahasan anggaran pemilu, dan pilkada melibatkan anggota KPU Kabupaten/kota se-papua barat daya sebagai peserta.
Diakuinya berbicara tentang tahapan pileg kalau kita tarik maju waktu kita kedepan sampai pada pemungutan suara sisa 113 hari lagi.
Andarias mengatakan,saat ini kita berada di tahapan pemilu,nanti bulan november tunggu rujukan peraturan KPU mengenai tahapan pilkada,Ketika sudah turun maka pilkada pun akan jalan.
Pihaknya menjelaskan,sesuai ketentuan aturan 1 bulan sebelum tahapan pilkada itu jalan, harus ada penandatanganan MoU dengan Pemerintah daerah.Untuk 6 kabupaten/kota di papua barat daya.
Oleh sebab itu,KPU papua barat daya merasa bagian ini penting sehingga harus dilakukan kepada KPU kabupaten/kota.Terkait pembahasan anggaran dan sejauh mana proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) sudah dilakukan atau belum,kemudian kapan.
Selain itu,rapat hari ini Sebagai ketua KPU Papua Barat Daya dan anggota mengecek kembali ke KPU daerah terkai,nilai pagu anggaran yang akan disiapkan, oleh pemerintah daerah untuk dialokasikan khususnya untuk pilkada itu berapa besar.
Karena sesuaikan dengan surat edaran menteri dalam negeri republik indonesia nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur,Bupati dan wakil bupati,serta walikota dan wakil walikota tahun 2024.Yang dikeluarkan pada tanggal 29 september 2023.APBD Perubahan Sebesar 40 persen dan APBD induk 2024 sebesar 60 persen.
Ditanya awak media,soal penandatanganan NPHD 6 KPU kabupaten/Kota di papua barat daya,Andarias menyebutkan, saat ini baru kabupaten Tambrauw.Yang lain masih dalam tahap pembahasan.
Kita berharap,penandatanganan NPHD ini segera dipercepat karena tahapan sudah mulai jalan.Karena ketika tidak ada anggaran maka pemilu tidak bisa jalan terutama pilkada.Tandasnya.