Merauke, Matapapua.com - Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke serta Balai Wilayah Sungai Papua Merauke mengungkapkan sejumlah upaya yang akan dan telah dilakukan untuk mengatasi persoalan banjir di Kabupaten Merauke.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo berpendapat bahwa perlu ada data penghitungan intensitas curah hujan dan durasi lama terjadi hujan. Data itu perlu diperoleh untuk menangani permasalahan banjir langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginventarisir penyebab-penyebab terjadinya banjir.
Pandangan itu disampaikannya saat dialog interaktif program gerakan membangun Papua dengan topik "Selamatkan Merauke dari banjir" di Studio Podcast RRI Merauke, Kamis (10/4/2025).
Apolo mengatakan, secara teori ada tiga penyebab banjir pertama jenis tanah, kedua intensitas curah hujan dan durasi lama terjadi hujan, kemudian daerah tangkapan hujan.
"Kalau hujan jatuh ke bumi menempuh dua jalan,pertama meresap kedalam tanah dan tersimpan sebagai cadangan air tanah, kedua air hujan yang jatuh ke bumi mengalir di permukaan tanah,"kata dia.
Air hujan yang meresap kedalam tanah tidak menimbulkan banjir, justru air hujan yang mengalir dipermukaan tanah yang akan menimbulkan banjir.
"Untuk itu, kita harus menghitung dari total curah hujan yang turun itu berapa persen yang mengalir di pemukaan tanah, kita harus tau,"ujarnya.
Lantaran, kata dia, itulah yang akan digunakan untuk menentukan kapasitas saluran. Selanjutnya, intensitas curah hujan dan durasi lama waktu terjadinya hujan.
Lanjut Apolo, data ini bisa didapat dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk periode ulang hujan selama 5-10 tahun.
Dari data itu, pemerintah sudah bisa menghitung dan memprediksi setiap tahun dalam bulan keberapa akan terjadi curah hujan yang tinggi.
"Dengan demikian kita sudah bisa melakukan persiapan-persiapan untuk mengantisipasi banjir,"kata dia.
Selain itu, menurut dia, harus memetakan daerah-daerah resapan air yang harus ditetapkan dalam rencana tata ruang yang tidak boleh dilakukan aktvitas pembangunan, permukiman maupun aktvitas lainnya.
Setelah mengetahui hal ini, selanjutnya dilakukan langkah-langkah penanganan. Secara umum langkah penanganan pertama membangun jaringan drainase yang komperenship mulai dari saluran induk, sekunder dan tersier.
Kedua, melakukan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya merawat saluran, tidak membuang sampah sembarangan didalam saluran, tidak melakukan pembukaan hutan yang tidak terukur sehingga mengakibatkan terjadinya banjir.
"Kita juga harus memberikan sanksi terhadap siapapun yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) ataupun peraturan kepala daerah tentang penanganan banjir,"ujarnya.
Pemerintah Papua Selatan telah mengintervensi penanganan banjir Merauke dengan mengumpulkan semua stakeholder terkait yakni Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Merauke, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Kehutanan kabupaten dan provinsi.
"Stakeholder terkait yang dikumpulkan diminta untuk bersama-sama berkolaborasi membagi kewenangan dalam penanganan banjir,"kata dia.
Masih terkait penanganan banjir, Bupati Merauke, Yoseph B. Gebze menyebut ada beberapa saluran air dan dranaise yang perlu normalisasi kembali. Ada juga drainase atau saluran air yang tidak mampu menampung debit air yang cukup tinggi.
"Kedepan kita harus benahi sehingga itu bisa menampung dan mengalirkan air ke sungai besar yaitu kali maro. Ini hal yang perlu kita evaluasi dari waktu ke waktu,"kata dia.
Yoseph mengatakan, pembangunan di Merauke tentunya dilakukan secara terencana dari waktu ke waktu dan ini merupakan bagian yang perlu dibenahi.
Langkah yang dilakukan untuk penanganan banjir di Merauke kedepan harus ada penambahan ruang dan membangun zona baru untuk membangun permukiman baru sehingga bisa mengurai banjir.
Lanjut Bupati Yoseph, sehingga tidak terkesan semua wilayah di Merauke digunakan untuk mendirikan pembangunan. Lantaran secara topografi dan tingkat kemiringan tanah di Merauke hanya wilayah-wilayah tertentu.
"Banyak wilayah-wilayah tangkapan air di Merauke sudah berubah menjadi daerah permukiman penduduk,"ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Merauke, Nonce Saman terkait banjir terkait banjir, pihaknya tengah membangun dari tiga proses yakni proses pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.
Pada proses pra bencana, kata dia, BWS selalu melakukan pembersihan dini daerah-daerah bencana, saat bencana BWS langsung turun ke lapangan mendampingi rekan-rekan dari pemerintah provinsi dan kabupaten.
Selanjutnya, pasca bencana BWS meninjau drainase-drainase yang diketahui terjadinya bencana. BWS Papua Merauke sudah menyiapkan desain untuk penanganan drainase dalam Kota Metauke
Nonce menambahkan, drainase saat ini di Kota Merauke sudah tidak bisa menampung air lagi karena kepadatan penduduk, air dari air hujan kemudian air dari pasang air laut.
"Kita sudah menyiapkan rancangan untuk merehab drainase yang ada di Merauke,"tambah dia.
