MataPapua, Raja Ampat - Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terus berupaya memperkuat pembangunan infrastruktur pesisir di kawasan konservasi perairan dengan pendekatan pembiayaan yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Orideko Iriano Burdam saat membuka Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Rabu (23/4/2025) di Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat.
FGD ini difasilitasi oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bekerja sama dengan PT Sucofindo dan melibatkan sejumlah OPD strategis, seperti Dinas Pariwisata, PU, Perhubungan, Perikanan, dan Lingkungan Hidup.
Dalam sambutannya, Bupati Orideko menegaskan pentingnya model pembiayaan yang tidak hanya mengandalkan APBD dan APBN, melainkan juga menggandeng sektor swasta dan dukungan internasional.
“Melalui FGD ini, kita harapkan lahir strategi pembiayaan yang inovatif untuk pembangunan infrastruktur pesisir yang ramah lingkungan dan berakar pada budaya lokal,” ujar Orideko.
Ia mencontohkan kebutuhan infrastruktur seperti tambatan perahu ramah lingkungan yang tidak merusak terumbu karang, serta infrastruktur energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir untuk mendukung ekonomi sekaligus konservasi.
Pimpinan Tim Proyek Infrastruktur Pesisir, Asbar, menambahkan bahwa usulan proyek dari daerah seperti Raja Ampat akan mendapatkan asistensi dan validasi dari ICCTF dan Bappenas, lalu dikuatkan menjadi proposal ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan skema pembiayaan yang sesuai.
“Jenis infrastruktur yang dapat dibangun meliputi fasilitas pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, pengelolaan limbah dan polusi, serta infrastruktur wisata pesisir seperti pelabuhan kecil,” jelas Asbar.
Dengan kolaborasi lintas sektor ini, Raja Ampat diharapkan mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian kawasan konservasi perairan yang menjadi aset dunia.
