MATA PAPUA, Nasional - Negara kita tidak boleh kalah dengan negara-negara ASEAN, baik dalam sektor pertanian, perkebunan, maupun infrastruktur. Kita harus memperkuat daya saing nasional agar Indonesia dapat menjadi motor penggerak ekonomi kawasan.
Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Lahat Terpilih Bursah Zarnubi ketika menjadi pembicara pada forum yang dibahas Sabang Merauke Circle dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Diskusi bertajuk "Paparan Awal Tahun 2025 Pembangunan Indonesia 2024: Harapan dan Tantangan" itu dibuka Keynote Speaker Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad.
Hadir pembicara lain yaitu Wakil Menteri Koperasi, Dr. Ferry Joko Juliantono, SE, Ak, M.Si, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerja Umum, Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Herifah Sjaufudian, MPP, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dr. Cand Sugiat Santoso, SE. M.SP, dan Dosen UPN, Achmad Nur Hidayat.
Menurut Bursah, Motivasi Bursa untuk maju dalam pemilihan Bupati Lahat yaitu untuk menyelesaikan sesuatu yang fundamental.
"Saya maju menjadi Bupati Lahat karena terinspirasi program Asta Cita Presiden Prabowo yang ke-6 yaitu Pembangunan dari desa. Itu berarti peranan petani penting sekali," ujar Bursa.
Bursah menjelaskan, pembangunan desa ini harus di afirmasi oleh pemerintah. Karena jika tidak, ia akan mati.
Politik anggaran untuk kabupaten harus diperbesar agar mendekatkan kemajuan perkotaan yang berbasis industri dan desa yang agraris. Dukungan anggaran ini akan menciptakan swasta sembada pangan.
Dia mencontohkan, di Lahat ada 40.000 Ha Sawah namun yang beroperasi hsik hanya 10 persen. Sisanya gagal karena irigasi yang harus diperbaiki setiap tahun karena ada kebocoran anggaran hingga 65 persen.
"Lahat merupakan representasi perlambatan pembangunan Kabupaten di Indonesia. Ini tugas berat Prabowo untuk mempercepat pembangunan desa-desa di Indonesia," paparnya.
Dia membandingkan posisi Indonesia saat yang jauh tertinggal dibanding pemerintah Vietnam yang telah berhasil take off di sektor pertanian, perkebunan hingga pemberantasan korupsi hingga 0 persen.
"Vietnam berhasil dalam menjalankan reformasinya. Sementara kita gagal," bebernya.
