Dinas kesehatan Papua barat daya sosialisasi dan promosi IKP di Raja Ampat

RAJA AMPAT– Pemerintah provinsi papua barat daya melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan advokasi,sosialisasi dan promosi Indeks Pembangunan Keluarga (IKP) di Kabupaten Raja Ampat.

Petrus Miokbun, SKM,MM/Panitia Pelaksana Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IKP, Dinkes Papua Barat Daya.Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, selasa (14-15/11/2023) tersebut dibuka Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Raja Ampat, Ati Rumadaul, S.Kep.

Turut hadir sejumlah pimpinan OPD di Raja Ampat yaitu Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik, Frits Feliks Dimara, S.PT, MM, Perwakilan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Papua Barat Daya,dan sejumlah pejabat dari Papua Barat Daya.

Sebagai penanggung jawab Seksi pembangunan keluarga Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi papua barat daya Petrus Miokbun,SKM,MM.Menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan karena selama ini semua elemen atau komponen selalu menampilkan data terkait stunting yang berbeda.

“Sampai saat inikan kita belum menyatukan persepsi tentang sebenarnya angka yang benar, yang akurat terkait stunting itu berapa?” ujar Petrus Miokbun.

Oleh karena itu kata dia, kegiatan tersebut bertujuan mewujudkan satu data atau one data terkait stunting yang ada di kabupaten. Sehingga katanya, lewat sosialisasi tersebut elemen yang tadi terlibat dalam kegiatan tersebut memiliki satu persepsi yang sama tentang data stunting.

“Kita harus satukan data itu sehingga kabupaten Raja Ampat memiliki satu data. Satu angka yang pasti tentang stunting,” tambahnya.

Sementara terkait Indeks Pembangunan Keluarga, Petrus Meokbun menjelaskan bahwa masalah stunting tidak terlepas dari peran keluarga. Karena itu dirinya berharap dengan kegiatan IKP peserta baik dari OPD teknis maupun elemen-elemen lainnya yang terlibat mendapatkan satu informasi data yang valid terkait IKP khusus di Raja Ampat tetapi juga untuk Papua Barat Daya.

Dikatakannya,pada tahun 2022 angka stunting sebesar 27%.  Kita terus berupaya keras sehingga pada tahun 2023.Di provinsi papua barat daya angka tersebut turun menjadi 18,8 %.

Ati Rumadaul yang juga sebagai pemateri pada kegiatan tersebut berharap kegiatan tersebut perlu dilakukan secara rutin sehingga upaya mewujudkan keluarga yang sejahtera serta dapat menekan laju angka stunting di Papua Barat.Tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Leave a comment
scroll to top