SORONG – Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PKM) RI menyambangi Rumah Pemenuhan Gizi di Kelurahan Malabutor, Distrik Manoi Kota Sorong, Papua Barat Daya, dalam rangka pemantauan kebijakan Presiden bidang Kemanusiaan dan Kebudayaan. Sabtu (25/11/2023).
Menko PKM, Muhadjir Effendy yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, R. Nunung Nuryartono mengapresiasi upaya-upaya Pemerintah Kota Sorong dalam mewujudkan program prioritas pembangunan nasional yaitu menurunkan angka Stunting di Kota Sorong.
” Tadi bapak walikota telah memberikan laporannya, kalau kita lihat dua prioritas nasional yang sangat penting bagi upaya Indonesia mencapai Indonesia emas di tahun 2045 yang pertama adalah penurunan angka stunting sampai dengan tahun 2023. Di Kota Sorong sudah berkurang, kurang lebih 18% sehingga untuk mencapai target menjadi 14% di 2024 saya kira menjadi generatif lebih mudah, tinggal 4% lagi,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, R. Nunung Nuryartono
Nunung Nuryanto berharap angka Stunting di Kota Sorong bisa dibawa 14% diakhir tahun depan, terlebih dengan adanya inovasi rumah pemulihan gizi di Kelurahan Malabutor ini sangat membantu dan patut diapresiasi.
” Kami akan laporkan secara khusus kepada bapak Menko PKM supaya agar langsung melaporkan kepada bapak presiden karena di setiap kunjungan beliau ingin melihat inovasi-inovasi apa yang dilakukan oleh daerah dalam upaya pencapaian target-target nasional,” ujar Nunung.
Dengan adanya inovasi rumah pemenuhan gizi ini, kata Nunung, adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya penurunan angka stunting.
” Kami sudah tidak mendapatkan laporan bagaimana kegiatan yang secara rutin dilakukan di dalam satu minggu kalau tidak salah 3 kali di rumah pemulihan gizi, di mana ibu-ibu yang sedang mengandung, juga anak-anak balita itu diberikan pelayanan- pelayanan khusus agar aspek-aspek yang berkaitan dengan kekurangan gizi, aspek-aspek deteksi dini dari ibu yang sedang hamil untuk mencegah stunting bisa teratasi dulu,” beber Nunung.
Ia menbahkan, jika di Tahun 2045 angka stunting masih tinggi, tentunya ha ini akan menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat. Oleh sebab itu, upaya-upaya yang telah dilakukan secara bersama baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten harus saling berkolaborasi untuk menjalankan program nasional yaitu menurunkan angka Stunting di Indonesia khususnya di Papua Barat Daya.
” Ini menjadi bagian monitoring kita bersama. Karena Stunting itu prioritas nasional kita dan juga prioritas bapak presiden,” ujarnya
Selain penurunan angka Stunting yang menjadi prioritas bersama, lanjut Nunung. penurunan angka kemiskinan ekstrem juga menjadi program prioritas nasional. Dari analisis data, antara kemiskinan ekstrem dan stunting itu ibarat satu mata uang dua sisi. Karena biasanya masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrim angka prevalensi Stuntingnya juga tinggi.
Oleh sebab itu, tambah Nunung, sesuai pesan dari Kemenko PKM, penanganan stunting harus beriringan dengan penanganan kemiskinan ekstrem, diantaranya yang paling sederhana adalah kebutuhan sanitasi dan air bersih, karena air bersih dan sanitasi ini memiliki hubungan yang erat dengan gizi dan sekaligus Stunting.
” Untuk itu diharapkan dari forum CSR bisa berupaya memperbaiki sanitasi yang ada di 10 distrik di wilayah Kota Sorong. Dan juga selain bantuan sosial kami mengharapkan bapak Walikota untuk berupaya dalam penanganan kemiskinan ekstrem karenanini juga untuk peningkatan pendapatan masyarakat,” Harapan Nunung Nuryanto.
Dalam pantauan media Matapapua.com, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, R. Nunung Nuryartono membagikan makanan penambah gizi secara simbolis bagi anak penderita Stunting dan makanan gizi bagi ibu hamil.
Setelah membagikan makanan penambah gizi, rombongan yang didampingi Walikota Sorong langsung menyambangi rumah pemulihan gizi di Kelurahan Malabutor.