Matapapua – Sorong : Kawasan Kota Sorong yang dikelilingi beberapa titik hutan dikawasan perbukitan perlu mendapat dukungan dan perhatian semua pihak dari berbagai kalangan, dengan tujuan agar mempertahankan ekosistem lingkungan ada sehingga kualitas lingkungan dimaksud akan mencegah terjadinya bencana yang tidak dapat diduga-duga.
Dukungan terhadap kualitas lingkungan dikota Sorong datang dari Anggota Komisi IV DPR RI Robert Joppy Kardinal sebagai mitra kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang beberapa waktu lalu menyerahkan 1.000 bibit tanaman betanggur untuk ditanam dikawasan perbukitan Metro di kota Sorong yang merupakan kawasan resapan, tangkapan air, sebab jika tidak dipelihara dan dijaga tidak menutup kemungkinan musibah bencana di Sentani dapat terjadi di Sorong.
” Kami menyampaikan Terima kasih karena inilah salah satu anggota DPR yang peduli dengan masalah lingkungan karena selama ini kami tidak pernah melihat ada anggota DPR yang peduli dengan masalah lingkungan Mereka bicara isu lain tapi tidak pernah disentuh dan isu lingkungan ini harus dibicarakan dan kami mengajak kami mengundang beliau ke atas untuk melihat secara langsung dengan harapan sisa waktu kerja sampai pada bulan Oktober untuk anggaran perubahan APBN dan anggaran APBN tahun 2020, mungkin nama kota Sorong dimasukkan dalam pembagian atau dana perimbangan, pembagian dari sumber dana bagi hasil sumber daya hutan atau sumber dana reboisasi” kata Julian Kelly Kambu, Jum’at (29/3/2019).
” Kota Sorong tidak masuk, karena kota Sorong bukan Kota penghasil kayu di wilayah Papua Barat yang merupakan daerah penghasil seperti Manokwari Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Bintuni, fak-fak, Kaimana itu daerah penghasil hutan, dari peraturan pemerintah yang ada itu pembagian itu 40% kepada daerah penghasil dan 60% kepada pusat yang kemudian pusat mengakomodir itu untuk dibagikan kepada daerah-daerah non penghasil, kita harapkan bagaimana kota Sorong itu bisa diperjuangkan untuk dapat anggaran dari 60% yang masuk ke pusat kemudian dibagikan kedaerah-daerah non penghasil, jadi apakah ini dimasukkan dalam dana perimbangan kita belum tahu persis dan ini kami akan telusuri juga ke Provinsi Papua Barat dalam hal ini Dinas Kehutanan” tambah Julian Kelly Kambu.
Julian Kelly Kambu menyinggung soal minimnya perhatian kalangan politisi terhadap kualitas lingkungan sehingga dirinya khawatir perjuangan untuk memberikan perhatian atas lingkungan tidak semakin baik. (kim)
