Matapapua - Tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) di Kabupaten Sorong telah berjalan beberapa tahun terakhir, namun sayang ditengah pandemi virus Corona mengakibatkan banyak anggaran pemerintah yang dipangkas untuk disesuaikan dengan kebutuhan untuk menangani wabah ini, tidak hanya dari segi kesehatan, melainkan segi lainnya, seperti ekonomi, sosial, pendidikan yang tetap mendapat perhatian pemerintah pusat, hal ini berdampak pada penerimaan daerah yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Bupati Sorong, Johny Kamuru membenarkan informasi rencana penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan yang dalam beberapa tahun terakhir diberikan kepada ASN dilingkungan pemerintah Kabupaten Sorong, hal ini dilakukan karena menurunnya alokasi anggaran dari pusat kedaerah, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) hingga Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang selama ini diterima oleh pemerintah Kabupaten Sorong, sehingga diharapkan agar adanya pemahaman dari ASN.
"Iyaa benar dana-dana kita semua terpangkas, baik tahun 2020 maupun nanti tahun 2021, semua dana menurun, untuk TPP benar akan ditiadakan sementara, sambil menunggu penerimaan dana dari pusat kembali stabil" terang Johny Kamuru, Senin (23/11).
Johny Kamuru menjelaskan keputusan untuk meniadakan TPP ini bersifat sementara, namun kedepan jika keuangan negara maupun daerah stabil, maka akan dipertimbangkan untuk kembali diberikan.
