MataPapua, SORONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Daya Jhoni Way, mewakili Penjabat Gebernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Aston, Kamis (17/10/2025).
Hadir dalam kegiatan ini antara lain, Penjabat Bupati Maybrat, Sekda Kota Sorong, Sekda Raja Ampat, Sekda Raja Pj Sekda Maybrat, Sekda Sorong Selatan, Asisten 1 Setda Kabuoaten Tambrauw, Sekda KabuPaten Sorong dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 5 kabupaten dan 1 kota se-Provinsi Papua Barat Daya.
“Sebentar lagi kita akan menghadapi Pilkada Tahun 2024. Hal ini tentu menjadi tahun politik di negara ini yang nantinya akan ditandai dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada). Netralitas ASN akan menjadi pusat perhatian publik sebab dinamika kontestasi politik akan menjadi momok pada Pilkada serentak,” Jelas Sekda PBD Jhoni Way saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi.
Jhony mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya preventif terjadinya pelanggaran Pemilu oleh ASN yang menyangkut pelanggaran asas netralitas. Menurutnya, ASN mempunyai hak politik, namun bentuk ekpresi dukungan tidak dilakukan di muka publik. “ASN sebagai pelayan publik juga merupakan pemersatu bangsa, jangan sampai dicederai dengan ketidaknetralan ASN dalam pelaksanaan Pemilu.
“Jadi kegiatan ini sangat penting dilakukan supaya semua ASN di lingkup pemerintah Papua Barat Daya di 5 Kabupaten dan 1 kota ini bisa mendapat arahan dari Kepala BKN sehingga kita bisa bergerak dalam beberapa waktu ke depan, harus ada rambu-rambu dan ASN bisa mengetahui aturan-aturan yang berlaku agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” Ungkapnya
Sementara itu, Dalam sambutan dan arahannya, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, mengatakan bahwa seluruh ASN diharapkan untuk mampu menjunjung tinggi netralitas dalam pelaksanaan Pemilukada pada 27 November 2024 nanti. “Diharapkan ASN tidak melakukan intervensi yang dapat mencederai pelaksanaan demokrasi.
” Sebab netralitas ASN sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama menjelang Pemilihan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023,” ujarnya.
Dengan demikian, Haryomo mengimbau agar ASN diseluruh Papua Barat Daga dapat mencermati pelaksanaan imbauan Netralitas penuh dengan tanggung jawab. Hal ini perlu diperhatikan guna memastikan tugas penyelenggaraan negara serta layanan publik yang optimal di masa kontestasi politik yang akan berlangsung.
“ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa harus menjaga prinsip netralitas,”Pungkasnya.
