SORONG – Guna menurunkan angka stunting, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Papua Barat Daya (PBD)
telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD senilai Rp20 miliar untuk mengatasi stunting di wilayah Provinsi PBD.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
PBD Netty Howai menjelaskan, anggaran tersebut merupakan satu upaya konkret pemerintah provinsi untuk melaksanakan program strategis dalam rangaka menurunkan angka stunting di wilayah ini.
“Program prioritas Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya adalah menurunkan angka stunting, sehingga dengan nilai anggaran itu
supaya program penurunan stunting bisa berjalan lebih optimal,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Netty.
Netty menyebutkan, Dinas Kesehatan telah membagikan makanan tambahan kepada bayi, balita dan ibu hamil di lima kabupaten dan satu kota. Hal ini merupakan salah satu realisasi program prioritas penurunan stunting.
” Pembagian paket gizi ini sudah didistribusikan ke lima kabupaten dan satu kota, nanti makananan tambahan itu diperoleh ketika ikut posyandu,” beber Netty.
Berkaitan dengan itu, pada November 2023, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan melaunching dapur gizi di setiap kabupaten dan kota
“Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya akan menyiapkan makanan dan anggaran kemudian dijalankan setiap kabupaten dan kota untuk memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita sampai usia dua tahun,” kata Netty.
Karena sesuai dengan program nasional, sebut dia, pada 2024 itu angka stunting sudah harus turun di angka 14 persen. Kemudian angka stunting di Provinsi Papua Barat Daya sampai dengan Oktober 2023 sudah mencapai 12 persen dari 19,9 persen pada 20 Juli 2023.
Dia menambahkan, ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota serta stakeholder lainnya seperti LSM dan juga yayasan yang bergerak di bidang kesehatan.
Dalam kesempatan ini Ia juga mengapresiasi YBM PLN UP3 Sorong yang telah menyalurkan bantuan paket gizi kepada masyarakat pada 24 Oktober 2023.
“Kami pemerintah sangat memberikan apresiasi kepada PLN yang telah ikut ambil bagian pada program penurunan stunting di Papua Barat Daya,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan PBD.
Baginya, penanganan stunting ini bukan saja urusan pemerintah, tetapi butuh kolaborasi dengan elemen lain dengan berbagai kebijakan program strategis sehingga mampu menurunkan angka stunting.
“Hasil dari kolaborasi itu, angka stunting di Papua Barat Daya mengalami penurunan pada Oktober 2023,” ungkap Netty.
Dia berharap, kiranya kolaborasi yang terjalin selama ini bisa dimaksimalkan lagi sehingga penurunam stunting pada 2024 bisa mencapai angka nol persen.
