MataPapua,Sorong – Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya masa sidang tahun 2024 dengan agenda pembentukan fraksi-fraksi, DPRP Papua Barat Daya masa jabatan 2024-2029, menetapkan 4 fraksi murni dan 2 fraksi gabungan di Hotel Vega Kota Sorong, Kamis (7/11/2024).
6 fraksi tersebut yaitu, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi NasDem, Fraksi Persatuan Nurani Indonesia, dan Fraksi Gerakan Amanat Bangsa.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRP PBD, Johanis Naa membacakan nama-nama fraksi menyebutkan 6 (enam) fraksi yang ada, ketua dan anggotanya sebagai berikut :
1. Fraksi Golongan Karya (Murni)
– Ketua : Febri Jein Andjar
– Wakil Ketua : Ortis Fenando Sagrim
– Sekretaris : Yanto Yatam
– Bendahara : Nansy F Karundeng
– Anggota : Yosafat Kambu
– Anggota : Max A. Hehanussa
– Anggota : Erwin Ayal
– Anggota : Henry AG Wairara
2. Fraksi Demokrat (Murni)
– Ketua : Ahmad Fardhal Umlati
– Wakil Ketua : Jongky R Fonataba
– Sekretaris : Surung Hamonangan Sibarani
– Anggota : Habel Howay
– Anggota : Anneke Lieke Makatuuk
– Anggota : Marthinus Abraham Nasarany
3. Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (Murni)
– Ketua : Ehud Eduard Kondologit
– Wakil Ketua : Denny Mamusung
– Sekretaris : Muhamad Hanafi Muslim Simurat
– Anggota : Fredrik Frans Adolof Marlissa
– Anggota : Esterlitha Ethy Sagrim
4. Fraksi Nasional Partai NasDem (Murni)
– Ketua : Ranley HL Mansawan
– Wakil Ketua : Zeth Kadakolo
– Sekretaris : La Ode Samsir
– Anggota : Frengky Baru
– Anggota : Iim Abdul Hosim
5. Fraksi Persatuan Nurani Indonesia (Gabungan) Partai Perindo dan Partai Hanura
– Ketua : Yustus Kambu
– Wakil Ketua : David Sedik
– Sekretaris : Piters Kondjol
– Bendahara : Willem Assem
– Anggota : Arifin S
– Anggota : Syahrullah Salaten
6. Fraksi Gabungan Gerakan Amanat Bangsa (Gabungan) Partai Gerindra, PKB dan PAN
– Ketua : Yusuf Marak
– Wakil Ketua : Sukriyadi
– Sekretaris : Abdul Gafur
– Anggota : Petrus Nauw
– Anggota : Jamalia Tafalas
Usai penetapan fraksi, Ketua Sementara DPRP Papua Barat Daya Hendrik AG Wairara kepada awak media mengatakan selanjutnya akan membahas tatip dan etik.
“Selanjutnya kita akan membahas tentang tata tertib dan etik. Untuk pembahasan Pimpinan DPR belum dilakukan, soalnya sampai sekarang juga belum ada surat dari DPP,” pungkasnya.
