Jumlah Penerima BPNT Turun Drastis, Wabup Suka Harjono Pimpin Rakor Lintas OPD Bahas BPNT

570C0143 2589 47A3 9AC5 5FDBEC1D815B

570C0143 2589 47A3 9AC5 5FDBEC1D815B

Matapapua – Aimas : Wakil Bupati Sorong, Suka Harjono memimpin rapat koordinasi perubahan data penerima Bansos pangan yang mengalami penurunan secara drastis terkait data bantuan pangan beras sejahtera dari 11.943 kelompok penerima manfaat menjadi 5.357 kelompok penerima bantuan pangan non tunai yang dikhawatirkan akan berdampak pada kecemburuan sosial ditengah masyarakat penerima.

Wakil Bupati Sorong, Suka Harjono, Selasa (12/11) mengaku terkejut dengan penurunan jumlah penerima bantuan pangan non tunai yang dicanangkan pemerintah menggantikan bantuan beras sejahtera (raskin, red) sebab dengan pengurangan ini dikhawatirkan pada saat penghapusan data penerima tidak sesuai dengan kondisi dilapangan, yang berakibat pada kecemburuan sosial ditengah masyarakat.

” Dengan penurunan data yang ada ini akan menjadi bumerang buat kita, oleh sebab itu kepala distrik harus benar-benar memberikan perhatian agar masalah ini dapat diselesaikan segera, yah harapan kita program ini awalnya menggunakan data awal yang 11.943 bukan 5.357 penerima, apalagi jika nanti penduduk Papua kita banyak yang tidak menerima, bisa menyebabkan kecemburuan” terang Suka Harjono.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Frits Atanay menerangkan penurunan jumlah penerima BPNT mengalami penurunan disebabkan karena dari Kementerian Sosial turun kelapangan dan mendata langsung tanpa berkoordinasi dengan dinas sosial Kabupaten Sorong, alhasil saat ini penerima BPNT mengalami penurunan sehingga dinas sosial hanya sebagai pengguna data yang telah diturunkan dari Kementerian Sosial.

“Mereka tahun lalu datang turun data sendiri tanpa berkoordinasi melalui kami, alhasil data ini memang hasil data yang mereka ambil sehingga banyak warga yang tidak terdata, banyak yang data mengeluh dan komplain, tapi saya sampaikan itu data mereka buat, jadi Dinas Sosial hanya menyalurkan, data ini pun sama bermasalahnya dengan program lain seperti PKH, dan KIS” keluh Frits Atanay.

Dari rapat koordinasi dengan melibatkan sejumlah OPD teknis terkait, menghasilkan rekomendasi agar melakukan perhitungan dan mencocokkan data penerima ditingkat kampung dan distrik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Leave a comment