Demo di Depan Kantor Gubernur PBD, Masa Menolak Jabatan Plt Kepala OPD yang tidak Mewakili OAP

IMG 20230113 221833

IMG 20230113 221833

Matapapua, Sorong : Masa yang mengatasnamakan tim Deklarator provinsi Papua Barat Daya (PBD) mendatangi kantor gubernur yang berada di lingkungan kantor walikota Sorong, bertujuan menyampaikan tuntutannya kepada Pj gubernur Muhammad Musa’ad terkait penetapan Pelaksana Tugas (Plt) kepala OPD di lingkungan provinsi ke 38 itu.

Puluhan masa yang dipimpin kordinator aksi Yanto Ijie itu, diterima langsung oleh Staf Ahli bidang SDM dan Pengembangan Otsus Yakob Kareth, di serambi kantor gubernur PBD, Jumat (13/1/2023).

Salah satu tuntutan yang menjadi fokus pada demo damai tersebut, adalah penetapan jabatan strategis seperti Kepala Bappeda, kepala Badan Keuangan dan kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, dimana belum memberikan kesempatan kepada Orang Asli Papua (OAP).

“Oleh sebab itu kami Tim Deklarator Menolak dengan tegas, mendesak dan meminta Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya meninjau kembali dan membatalkan penunjukan Jabatan Strategis Plt. kepala Badan Kepegawaian, Plt. Kepala Bappeda dan Plt. kepala Badan Keuangan yang saat ini di Jabat oleh ASN Non OAP dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Khusus Jabatan Plt,” begitu bunyi salah satu tuntutan yang ada.

Kordinator aksi damai, Yanto Ijie. Foto Yud/Matapapua

Atas dasar itu, Yanto Ijie kepada wartawan menyoroti sejumlah Plt kepala OPD yang diduga merupakan titipan dari orang-orang tertentu di luar birokrasi.

“Tim percepatan mengambil sepuluh Plt kepala OPD. Ini ada apa, jangan sekali-kali mengatasnamakan siapa-siapa untuk memonopoli semua jabatan,” tanya Ijie dengan tegas.

“Kami hari ini datang untuk memberikan legitimasi, bahwa bapak gubernur jangan takut ambil kebijakan, masih banyak ribuan masyarakat di belakang bapak gubernur. Kami siap kawal pemerintahan ini, jangan sekali-kami ada intervensi dari mantan walikota Sorong,” lanjutnya dengan tegas.

Menurut Yanto Ijie, provinsi Papua Barat Daya berada pada enam wilayah daerah bawahan maka tim Deklarator meminta kepada Pj gubernur agar dalam setiap kebijakan penempatan pejabat Struktural dan kebijkan lainnya sekiranya memperhatikan asas keseimbangan dan keterwakilan masyarakat asli Papua dari setiap daerah bawahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Leave a comment
scroll to top