Beredar isu Batalkan SK PLT Kepala Kampung Wejim Timur Tidak Benar, Hanya ingatkan Hati-hati Konflik di Masyarakat

RAJA AMPAT,(Matapapua)–Beredar informasi dugaan keterlibatan pihaknya ikut bermain batalkan SK PLT kepala kampung wejim timur distrik kepulauan sembilan.Dirinya banta hal itu dan tegaskan bahwa itu tidak benar.Pasalnya saat komunikasi dengan kabag hukum setda Raja Ampat hanya mengingatkan agar hati-hati nanti konflik di masyarakat.

“ Saya sudah baca berita yang dinaikan media,yang menyebut.Oknum DPRK dari fraksi Golkar diduga ikut bermain Batalkan SK PLT tersebut, kemudian juga berdasarkan LHP di duga ikut lakukan korupsi dana desa wejim timur hasil temuan inspektorat.

Meski demikian,saya anggap itu soal biasa walaupun itu sudah tuduhan/fitnah pada prinsipnya kerja dan melayani masyarakat,”ucapnya.

Kepada media ini,DPRK Fraksi Golkar Sapaan Akrab RB menyesalkan pernyataan tersebut.Yang tersekesan beliau ikut bermain dalam pengelolaan dana kampung.Selain itu dalam pernyataan lain menyebutkan bahwa jika oknum DPRK fraksi golkar tersebut salah melangkah akan membuat laporan polisi,dan juga mengirim surat ke mahkamah partai baik DPD maupun DPP. (jumat 18/11/2023).

“ Saya sebagai Pimpinan Wakil Ketua I DPRK Raja Ampat Saat ini juga DPR Aktif akan menjaga marwah sebagai pimpinan,oleh sebab itu tidak setuju dengan pernyataan terkesan hanya menyudutkan saya,”tegasnya.

Kalau ada laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari inspektorat bahwa saya terlibat korupsi di buktikan,Dirinya merasa dirugikan dengan pernyataan yang semena-mena tuduhan atau fitnah atas dirinya.Apalagi bicara soal dana desa itukan urusannya kepala kampung instansi terkait.Kenapa harus libatkan saya ke dalam dengan, nada tanya.?

Reynold M Bula saat ini menjabat Wakil ketua I DPRK Raja Ampat dari fraksi golkar membeberkan dengan, nada heran.

“ Masa saya mau ikut terlibat batalkan SK PLT kepala Kampung,oleh sebab itu jangan libatkan saya.silahkan berurusan dengan instansi terkait dalam hal ini DPMK dan inspektorat.

Lebih lanjut dirinya.Saya komunikasi dengan kabag hukum hanya mengingatkan agar hati-hati karena nanti ada konflik di bawah,”ucapnya.

Kata wakil ketua I DPRK Raja Ampat fraksi golkar.Saat ini sebagai DPR Aktif sekali lagi menegaskan bahwa keterlibatan membatalkan SK PLT Kepala kampung wejim timur itu sangat tidak benar,” Tegasnya.

“ Saya komunikasi dengan kabag hukum tidak perna minta SK dibatalkan tapi minta harus hati-hati karena takut benturan / konflik di masyarakat,” Tutup.RB.