RAJA AMPAT (Matapapua)– Balai besar kementerian sosial RI regional VI Papua Maluku menggelar Kegiatan FGD dalam rangka sinergitas Pembentukan lumbung sosial dalam penanganan bencana di kabupaten Raja Ampat di Provinsi papua barat daya tahun 2023.
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang meliputi,kolaborasi sinergitas pembentukan lumbung sosial penanganan bencana di kabupaten Raja Ampat.berlangsung.Rabu 11/10/2023).di aula wayag kantor Bupati kabupaten Raja Ampat.
Sekretaris daerah kabupaten Raja Ampat,DR.Yusuf.Salim,M,Si ketika membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa,terlaksananya FGD ini sangat membantu pemerintah daerah mengantisipasi apabila ada bencana.
Dikatakannya,Raja Ampat salah satu kabupaten di provinsi papua barat daya,sesuai data yang ada,masuk di titik rawan zona merah.
Sehingga sekali lagi apa yang digagas.Bagi kami pemerintah kabupaten Raja ampat sangat penting inilah kewajiban pemerintah daerah mengantisipasi hal-hal yang terjadi.
Diakuinya,Kadang pemerintah lupa mengantisipasi hal-hal yang terjadi,contoh beberapa kejadian sebelumnya termasuk covid,karena itu berharap dengan adanya FGD ini kami menerima kehadiran dan mengucapkan terima kasih.
Kami sangat bersyukur FGD bersinergi,berkolaborasi bersama pemda kabupaten Raja Ampat,menurutnya semua hal yang terjadi tidak bisa di serahkan saja ke kementerian sosia,tapi semua OPD tentu ikut berperan mempunyai perencanaan.
Dirinya mengaku bangga dengan FGD ini dan menyampaikan bahwa,Raja Ampat secara geografis daerah kami disini dijangkau dengan laut, tidak semua tempat dijangkau kadang butuh waktu tertentu karena kondisi.
Kepala Balai Besar Kemensos RI Regional VI Maluku Papua,Jhon Mampioper mengatakan,Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang di selenggarakan kementerian sosial RI melalui balai besar Regional VI maluku papua di jayapura,terkait kegiatan di kabupaten Raja Ampat,dalam rangka pembentukan lumbung sosial dalam tanggap darurat bencana.
Kabupaten Raja Ampat Provinsi papua barat daya menjadi salah satu kabupaten yang dipilih menjadi locus dalam rangka lumbung sosial di 4 provinsi di Tanah papua,dimana dalam pertimbangan Raja ampat masuk dalam kategori daerah kabupaten kepulauan.
Ia menyebutkan,melihat dari peta indeks kerawanan bencana nasional tahun 2023 dikeluarkan BMKG pusat Raja Ampat berada di provinsi papua barat daya atau kepala burung,masuk dalam zona kerawanan cukup tinggi.
Oleh sebab itu,dalam mengantisipasi bencana alam,dan bencana non alam seperti kebakaran,konflik sosial.Perlu tanggap darurat terhadap bencana akan dilakukan sedini mungkin,agar ketika terjadi bencana akses masyarakat layanan terhadap perlindungan sosial terhadap masyarakat.Melalui penyelamatan korban, atau bantuan kepada korban tersebut itu bisa terlayani dengan tepat sesuai kebutuhan.
Lebih lanjut,Jhon mampioper FGD yang dilakukan ini mendapat respon positif dari pemerintah kabupaten Raja ampat melalui Sekda DR.Yusuf Salim,M,Si.mengenai pembentukan lumbung sosial ini sangat penting, karena saat ini kabupaten Raja ampat belum ada logistik,khusus untuk bencana alam maupun bencana sosial lainnya.
Dia berharap berakhirnya FGD ini akan segera kami bangun lumbung sosial menyangkut logistik misalnya tenda,bahan makanan siap jadi,pakaian dan perlengkapan kebutuhan dasar bagi korban bencana.
Kami dari kementerian sosial akan di bantu pemerintah daerah Raja Ampat penuhi perlengkapan kebutuhan dasar yakni, menyiapkan tempat lokasi, atau bangunan,yang representatif.Agar kami isi dengan logistik kebutuhan bencana yang akan kami siapkan di kantor jakarta.
Tutup Jhon, dalam waktu dekat logistik akan kami bawah dari jakarta dan tiba di kabupaten raja ampat.Imbuhnya.