Pembayaran TPP Tidak Sesuai, Semua Guru Kabupaten Maybrat Akan Demo Dan Tidak Mengajar

IMG 20221011 1227342 1

IMG 20221011 1227342 1

Matapapua-Maybrat: Seluruh anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat melakukan rapat agar semua sekolah dari tingkat SD hingga SMP tidak MELAKSANAKAN TUGAS Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah (mogok mengajar) dan melakukan aksi demo damai terhadap Penjabat (Pj) Bupati Maybrat, Dr. Bernhard Rondonuwu di ibu Kota Kabupaten di Kumurkek.

Istirahat (mogok) mengajar dan demo damai yang akan dilakukan tersebut, guna menuntut hak seluruh guru karena dibayar tidak sesuai dengan hak sebenarnya. Hal ini dilakukan karena semua guru merasa kecewa terhadap tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat ini.

Dalam rapat tersebut, seluruh guru memberikan sorotan terhadap pemda Maybrat karena tidak memberikan perhatian terhadap pendidikan. Hal yang dilakukan ini, sangat jelas bahwa pendidikan akan lumpuh dan generasi penerus bangsa akan menjadi korban karena tidak mendapat pendidikan yang layak. Mengingat dewan guru sangat tidak diperhatikan oleh pemda setempat.

 

Arahan Ketua PGRI Kabupaten Maybrat, Zet Duwit

“pembayaran TPP per bulan sebenarnya harus Rp 1.000.000 dan tunggakan selama 6 bulan sehingga total pembayaran seharusnya Rp 6.000.000. kok kenapa bayar untuk CPNS Rp 4.700.000? Sementara PNS Rp 5.600.000? Padahal semua jam kerjanya sama,” terang guru-guru tersebut, Selasa (11/10/2022

“Kita harus mogok mengajar dan melakukan aksi demo damai di halaman kantor Bupati Maybrat. Karena hak guru baik PNS, P3K dan kontrak, hingga saat ini belum direalisasikan,” teriak guru-guru saat rapat bersama ketua PGRI.

Ketua PGRI Kabupaten Maybrat, Zet Duwit mengaku bahwa akan bertanggung jawab terkait aksi demo damai dan mogok mengajar di sekolah hingga pemda menjawab aksi para guru tersebut.

“Saya yang akan bertanggung jawab dengan aksi demo dan mogok mengajar karena kita berbicara terkait hak semua guru,” ungkap Zet Duwit

Seruan para guru ini agar pemda setempat segera merealisasikan hak para guru terkait dengan Tunjangan Pegawai Pemerintah (TPP) harus sesuai, gaji pokok bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan gaji guru kontrak yang belum dibayar hingga saat ini.

Rapat tersebut semua guru-guru menyerukan kesepakatan dan kompak untuk melakukan aksi demo damai di Kumurkek. Selanjutnya dilakukan spontanitas dengan mengumpul dana guna memperlancar kegiatan aksi demo damai nanti.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Leave a comment
scroll to top