MataPapua, Jakarta – Isu mengenai surat aspirasi dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan beberapa langkah politik penting, termasuk tuntutan agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan melalui MPR, mendapat respons dari Pemerintah Indonesia melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn) Wiranto. Dalam konferensi pers pada 24 April 2025, Wiranto menegaskan bahwa meskipun Presiden Prabowo Subianto sangat menghargai dan memahami aspirasi para purnawirawan, ia tetap harus menjalankan amanahnya dengan penuh kehati-hatian.
Wiranto menjelaskan bahwa Presiden Prabowo, sebagai kepala negara, tidak dapat memberikan keputusan yang tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pemisahan kekuasaan yang berlaku di Indonesia. "Presiden tidak dapat hanya mendasarkan keputusan pada satu pihak, tetapi harus melihat keseimbangan dan kepentingan semua elemen masyarakat," ujar Wiranto.
Respon terhadap tuntutan ini menjadi sorotan yang sangat besar, mengingat masa pemerintahan baru saja dimulai, dan para politisi serta pengamat memandang ini sebagai ujian awal bagi Presiden dalam menyikapi isu-isu sensitif. Bahkan, ada yang menilai bahwa cara Presiden menangani aspirasi ini dapat menjadi acuan bagi kebijakan politik yang lebih luas di masa depan.
Selain itu, Wiranto juga menekankan pentingnya keharmonisan dalam berpolitik, agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan menciptakan kegaduhan yang merugikan kepentingan nasional. "Tuntutan ini harus dilihat dengan bijak, dan kita harus menjaga agar tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan, sehingga negara tetap bisa bergerak maju tanpa gangguan politik yang tidak perlu," katanya.
